Pimpinan Komisi VI DPR Minta Impor Beras Jangan Sampai Rugikan Petani
Jika produksi beras dalam negeri terbukti kurang, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
![Pimpinan Komisi VI DPR Minta Impor Beras Jangan Sampai Rugikan Petani](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/beras-impor-vietnam-ok.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyoroti kelangkaaan beras premium di sejumlah toko ritel modern. Bahkan pedagang pasar ikut menjerit lantaran harganya terus meroket.
Sarmuji berujar kelangkaan beras dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.
Jika disebabkan El Nino, maka menurut Sarmuji persoalannya bakal lebih rumit karena dampak yang dirasakan akan mempengaruhi masa tanam dan juga masa panen.
Baca juga: BPS: Impor Beras RI Januari 2024 Capai 279,2 Juta Dolar AS
Namun, jika produksi beras terbukti kurang, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras. Sarmuji mengingatkan untuk tidak merugikan petani lokal, impor jangan dilakukan pada masa panen.
"Saya menyarankan agar kelangkaan ini bisa teratasi satu-satunya jalan harus impor, kita tidak mungkin membiarkan masyarakat mengalami kekurangan ketersedian pangan yang menjadi bahan pokok utama. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani," ujarnya, dikutip Selasa (20/2/2024).
Pemerintah, ucap Sarmuji, harus fleksibel terhadap penyesuaian harga beras di pasaran. Dia menghimbau jangan sampai petani yang berproduksi karena dipatok dengan harga eceran tinggi malah menahan angka produksi.
"Situasi tersebut akan berdampak adanya penimbunan dalam gudang karena tidak adanya kejelasan, kenaikan harga akan terjadi karena langkanya stok beras," jelasnya.
Disisi lain, Sarmuji mengatakan sesuai apa yang di instruksikan Presiden Jokowi bahwa banjiri pasar-pasar yang ada dengan produk-produk pangan.
"Dengan demikian tiap pekan atau bulan harus ada operasi pasar yang memantau akan ketersedian pangan di setiap pasar-pasar. Sehingga kelangkaan pangan bisa teratasi dengan sistem seperti itu," katanya.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah membuka data jumlah beras yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos).
Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan menyoroti, masih tingginya harga beras medium dan premium di pasar. Sedangkan, pemerintah telah memasok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.
"Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat dan kami rasa ada beberapa yang memang perlu dikoreksi. Karena yang berhak menerima itu kami akan terus dukung dan support, namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah," ujar Reynaldi saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/2/2024).
Diketahui, harga bahan pokok (Bapok) pada Senin (19/2/2024) di tingkat nasional rata-rata mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di laman resmi panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 08.48 WIB, harga beras premium naik sebesar Rp 170 per kilogram (kg) menjadi Rp 16.190 per kg dibandingkan harga kemarin.
Kemudian, harga beras medium turun sebesar Rp 80 per kilogram (kg) menjadi Rp 14.070 per kg dibandingkan harga kemarin. Padahal, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan HET beras dibagi berdasarkan pembagian wilayah, yakni zonasi wilayah yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Kemudian, untuk zona 2 untuk Sumatera selain Lampung, Sumsel, NTT, dan Kalimantan. Sementara zona 3 untuk Maluku dan Papua. Untuk HET beras medium zona 1 Rp 10.900, untuk zona 2 Rp 11.500, zona 3 Rp 11.800. Kemudian untuk beras premium zona 1 Rp 13.900, zona 2 Rp 14.400, dan zona 3 Rp 14.800 per kilogram.