3. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. 

4. Defisit anggaran sebesar Rp522,8 triliun. atau 2,29 persen PDB, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 2,27 persen PDB.

5. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8,0 persen, pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.

6. Belanja Non-K/L disepakati sebesar Rp1,376.7 triliun antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12 persen, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha.

Melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, dan mendukung agenda pembangunan. 

Baca juga: Kemenkeu dan ICAEW Dorong Percepatan Transisi Keuangan

Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan disepakati tingkat kemiskinan pada rentang 6,5 persen-7,5 persen. Dengan rincian tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 persen-5,7 persen, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0 persen-1 persen, rasio gini pada 0,374 - 0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73,99 - 74,02, nilai tukar petani (NTP) pada 105 - 108, dan nilai tukar nelayan pada 107 - 110.

Dengan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia, disertai dengan peranan APBN yang dikelola secara efektif, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan target-target yang terbentang di tahun 2024 serta memenuhi tujuannya untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, adil dan makmur dalam menyongsong tahun 2045. (*)