Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa belanja prioritas pemerintah di akhir tahun 2024.

Sri Mulyani mengatakan, masih adanya persoalan pendidikan di Indonesia.

Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Rapat Bersama Menkeu, Menko Perekonomian Dua Minggu Sekali, Ada Apa?

"Pendidikan masih merupakan belanja terbesar Rp 665 triliun," ujar Sri Mulyani saat acara Indonesia-Europe Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Dalam paparan Sri Mulyani, selain sektor pendidikan, yang menjadi belanja prioritas adalah perlindungan sosial. Pemerintah menganggarkan belanja perlindungan sosial pada tahun depan sebesar Rp 496,8 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Di antaranya infrastruktur di bidang kelistrikan, jalan, pelabuhan. Kemudian, anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ibu kota baru yang sudah diputuskan secara politis perlu juga dibangun," tambah Sri Mulyani.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Beberkan APBN Terkuras untuk Bansos dan Subsidi Energi

Kemudian, belanja infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 423,4 triliun. Lalu, belanja sektor kesehatan dianggarkan Rp 187,5 triliun, untuk IKN Rp 40,6 triliun, ketahanan pangan Rp 114,3 triliun, lalu keamanan dan pertahanan Rp 331,9 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang belum mencapai 100 persen di penghujung tahun 2023.

Baca juga: Aparat Desa Dukung Paslon Tertentu, Pengamat: Didanai APBN, Aparat Desa Tak Boleh Berpihak

Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, anggaran pemerintah daerah baru terealisasi sekitar 64 persen.

Sementara realisasi anggaran pemerintah pusat sekitar 74 persen. Padahal, anggaran tahun 2023 akan berakhir sekitar tiga minggu lagi.

Baca juga: September 2023, Menkeu Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 67,7 Triliun

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 (persen). Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).