Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Thomas Trikasih Lembong menyoroti tiga masalah besar kebijakan hilirisasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kebijakan hilirisasi saat ini tidak berorientasi kepada pasar atau tidak market oriented. Namun, dianggap lebih mendorong keinginan pemerintah tanpa memperhatikan realita pasar.

"Dan tidak ramah kepada pasar," ujar Thomas saat diskusi CSIS soal Industri, Hilirisasi, dan Perubahan Iklim di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Kemudian, kebijakan hilirisasi dilihat hanya berfokus kepada sektor nikel khususnya sektor baterai. Menurut Thomas, kebijakan pemerintah terlalu sempit. Padahal, ada sektor lain yang bisa dijadikan fokus pemerintah.

"Perlu kebijakan pemerintah sektor industri dan tambang yang jauh lebih luas, yang jauh lebih komprehensif daripada hanya nikel saja, dan baterai saja, dan mobil listrik saja," terang Thomas.

Thomas mengatakan, hilirisasi nikel dapat destruktif kepada lingkungan hidup. Pengoperasian smelter juga dapat berdampak pada kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi. Ekspansi industri nikel di Indonesia dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut berkebalikan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi.

"Jadi ironisnya disaat kita mau bikin baterai untuk mobil listrik, justru pengolahan nikel ini berkontribusi kepada emisi gas kaca yang memperparah krisis iklim," kata Thomas.

Thomas mengungkit soal Tesla, yang sebagian dari semua mobil produksinya menggunakan baterai Lithium Ferro-Phosphate (LFP) tidak menggunakan nikel. Selain itu, sejumlah pabrik baterai di dunia juga tidak banyak menyerap tenaga kerja karena lebih banyak menggunakan robot.

"Semuanya mekanisasi, otomatisasi, dan sedikit sekali manusia yang bekerja di situ. Akhirnya apa? Akhirnya dampak kepada lapangan kerja itu minim," terang Thomas.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Hilirisasi Industri Baja

Bagaimana Pemerintah mengklaim hilirisasi bisa menopang ekonomi Indonesia?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berulangkali menyatakan bahwa Indonesia mampu untuk menjadi pemain utama dalam industri nikel, khususnya electric vehicle (VH) atau kendaraan listrik.

Ia mengklaim hilirisasi komoditas nikel kini berkembang pesat. Perkembangan ini terjadi setelah pemerintah menyetop ekspor nikel ore sejak 2020. Penyetopan ekspor ini disebut berdampak terhadap penumbuhan investasi hilirisasi dengan adanya 43 pabrik pengolahan nikel. Jokowi menyebut kehadiran 43 pabrik pengolahan nikel ini akan membuka peluang lapangan kerja sangat besar.

Baca juga: Pemerintah Harus Cermati Positive List Produk Impor Agar Tak Hambat Hilirisasi

"Ini baru satu komoditas," kata Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2023 lalu.