Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas tengah menyiapkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Azwar Anas menerangkan, tahap pertama pemindahan akan berlangsung pada tahun 2024. Pada tahap itu jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan telah disiapkan. Kemenpan RB telah menyiapkan beberapa skenario mendetail untuk pemindahan ASN ke IKN. Termasuk kementerian lembaga apa saja yang akan lebih dulu.

Baca juga: Jamin Ketersediaan Air Bersih di IKN, Brantas Abipraya Bangun Embung KIPP dan Rampung di 2024

"Begitu juga eselon 1 mana saja yang ada di kementerian itu, termasuk eselon 2 siapa saja yang akan geser ke IKN dalam waktu jangka pendek ini," ujarnya di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Saat ini, menurut Azwar Anas, Pemerintah menunggu kesiapan rumah susun untuk ASN di IKN. Pembangunan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Direncanakan sebanyak 12 tower atau menara rusun ditarget rampung pada Juni 2024.

"Kita tinggal menunggu kesiapan berapa tower yang disiapkan di IKN. Tetapi kan' nanti bulan Juli direncahkan sudah ada yang pindah. Dan kita sudah koordinasi sedikitnya, setidaknya ada 1.250an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 dari TNI Polri untuk pindah ke IKN," kata Azwar Anas.

Azwar Anas berujar, pihaknya juga telah menerima usulan dari Polri untuk keperluan pembentukan Polres IKN. Kemenpan RB tengah melakukan kajian maupun simulasi dengan instansi terkait. Azwar Anas menambahkan, Kemenpan RB telah menyiapkan sejumlah skenario, jika memang ASN yang diperlukan lebih banyak.

Baca juga: Otorita IKN Buka Seleksi Jabatan Direktur bagi PNS dan Non PNS, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

"Mau skenario 2.000, 3.000, 6.000, sudah ada semua. Bahkan skenario 9.000 ASN juga sudah ada. Tetapi kan Presiden meminta kita untuk menghitung tunjangan biaya, begitu juga insentif-insentif lain bagi para ASN yang akan pindah. Karena Agustus kan sudah di sana," tutur Azwar Anas.

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan sebanyak 213 menara telah tersedia di IKN untuk hunian ASN/Pertahanan dan Keamanan (HanKam) maupun non ASN (masyarakat umum).

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim memaparkan, jumlah tersebut meliputi 47 menara yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2024, serta 166 menara dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proses uji kelayakan (feasibility study). Melalui skema KPBU, disediakan pula 169 rumah tapak untuk hunian.

"Saat ini semuanya sudah dalam tahap baik persiapan dan pembangunan," ujarnya, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Sikap Politik Anies Soal Proyek IKN: Kalau Jakarta Bermasalah, Selesaikan, Bukan Malah Ditinggalkan

Anies: Kalau Jakarta Bermasalah, Selesaikan, Bukan Malah Ditinggalkan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab tegas saat ditanya sikap politiknya menghadapi polemik pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pertanyaan tersebut dilayangkan calon presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo mengingat Anies pernah menjabat sebagai Gubernur yang seharusnya paling memahami situasi terkini di Jakarta.

Menurut Anies, alih-alih memindahkan ke IKN, ia lebih memilih untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah di Jakarta satu-persatu.

"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, tapi diselesaikan. Ketika di Jakarta menghadapi masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk itu harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai," tegas Anies di acara Debat Capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam ini.

Anies memaparkan, berbicara soal lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan hanya 4-7 persen jadi tak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Baca juga: Respons Pernyataan Anies, TKN: Undang-undang IKN Mengikat Seluruh Rakyat Indonesia

"Kalau soal lingkungan hidup, kalau yang pindah pemerintah sementara bisnis, keluarga masih tetap di sini maka tetap masih ada masalah," tegas Anies.

Bukan tanpa solusi, Anies mengatakan pihaknya berpandangan masalah Jakarta harus diselesaikan dengan menambah transportasi umum berbasis listrik dan membangun taman agar Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman.

"Jadi, kita jangan meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan, mereka pindah ke Selatan, bikin di sekitar Monas, masalah tidak diselesaikan," tutur Anies.

"Soal IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah, membangun jalur kereta api atau jalur tol antar kota itu urgent. Yang merasakan dari uang itu ya rakyat," imbuh Anies.

"Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat maupun pusat perekonomian," kata Anies.

Anies menilai keputusan pemindahan IKN merupakan bukti produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik secara lengkap dan benar.

"Sehingga dialognya sesudah menjadi Undang-Undang dan ketika dialognya sudah Undang-Undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah," ungkap Anies.

Anies turut menyorot tidak adanya proses pembahasan yang komprehensif soal IKN yang memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan.

"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?,” tutupnya.