Menteri Pertanian Amran Sulaiman: Masalah Pupuk Sudah Selesai
Kementan akan melakukan berbagai langkah pembenahan untuk mengatasi keluhan petani terkait tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim persoalan pupuk di dalam negeri sudah selesai.
"Masalah pupuk selesai," katanya ketika diwawancara di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).
Diketahui, dalam kunjungan Amran bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin ke Pekalongan, disebutkan bahwa pupuk akan ditambah subsidinya.
Perihal itu, Amran pun berterima kasih kepada Jokowi karena telah memenuhi permintaan para petani di Indonesia terkait dengan persoalan pupuk yang selama ini dihadapi.
Baca juga: Ganjar Sentil Prabowo soal Kelangkaan Pupuk: Pikniknya Kurang Jauh
Adapun untuk penambahan subsidi pupuk ini, Amran belum bisa memberikan hitung-hitungan menurut pihaknya.
Ia memastikan masyarakat yang ingin mendapatkan pupuk subsidi ini bisa menggunakan KTP saja. Amran tak ingin prosesnya dibuat jadi sulit.
"(Pakai) KTP. Ada tertulis petani di KTPnya, ambil pupuk. Tidak ada (syarat). Jangan dipersulit," ujar Amran.
"Kalau dia minta pupuk, berarti dia mau tanam. Dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, bisa berdaulat, bisa ekspor," lanjutnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan menambah alokasi pupuk bersubsidi.
Ia juga memastikan Amran akan melakukan berbagai langkah pembenahan untuk mengatasi keluhan petani terkait tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi.
“Pak Mentan tadi sudah menyanggupi, 2023 akhir dan 2024 awal beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan, subsidi pupuknya akan saya tambah," kata Jokowi, Rabu (13/12/2023).
Ia akan mengumumkan besar penambahan subsidi ini kalau dirinya sudah bertemu Menteri Keuangan.
"Semuanya itu dihitung, kurangnya berapa, itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan," ujar Jokowi.