Ekonom: Keputusan Pemerintah Impor 3 Juta Ton Beras Serampangan dan Tanpa Dasar
Ekonom Core Indonesia, Dwi Andreas Santosa mengkritik keputusan pemerintah yang akan mengimpor 3 juta ton beras pada tahun ini.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Dia bilang, ada 22 negara yang menghentikan ekspornya, sehingga tahun ini RI kesulitan mencari tambahan untuk cadangan beras pemerintah.
Namun, untuk tahun depan, Jokowi telah diinformasikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi bahwa Indonesia telah mengamankan satu juta ton beras dari India.
"Untuk 2024, alhamdulillah kemarin Kepala Bulog dari India sudah menyampaikan pada saya, 'Pak, sudah tanda tangan satu juta ton,'" ujar Jokowi.
Berikutnya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia juga sudah berhasil mendapatkan dua juta ton beras dari Thailand.
Baca juga: BPS: Impor Beras 2023 Sebesar 3,06 Juta Ton, Terbesar Selama 5 Tahun Terakhir
Ketika menghadiri KTT ASEAN–Jepang di Tokyo beberapa hari lalu, ia bertemu dengan Perdana Menteri Thailand untuk menyampaikan keinginan impor beras ini.
"Jadi saya dengar di sana (Thailand) ada stok. Kemudian, saat di holding room, saya menyampaikan keinginan untuk bisa impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton," kata Jokowi.
Kemudian pada hari yang sama, Jokowi mendapatkan kabar bahwa Thailand siap mengirim dua juta ton beras ke Indonesia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, sebagai upaya mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan dalam negeri, impor beras harus dilakukan.
Ia pun kembali menegaskan bahwa Indonesia telah mendapatkan tanda tangan dari kedua negara tersebut untuk urusan impor beras.
"Satu dari India dan dua dari Thailand. Paling tidak rasa aman kita dapat (dalam hal) urusan pangan," kata Jokowi.
Caption
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa dalam acara Outlook Ekonomi Sektor-sektor Strategis 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).
