Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia jika menkeu mundur?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, Sri Mulyani memiliki kredibilitas di kancah internasional.

Jika benar dia mundur dari kabinet Jokowi, maka akan bisa menurunkan kepercayaan investor.

"Begitu kemudian Sri Mulyani dan menteri-menteri lainnya itu meninggalkan kabinet maka efeknya pasti akan terjadi syok terhadap kepercayaan investor, kepercayaan kreditur, dan bahkan konsekuensinya kita akan susah mendapatkan pinjaman baru," ujar Bhima saat dihubungi, Senin (29/1/2024).

Selain itu, dampak juga akan terasa terkait kerja sama investasi di sektor transisi energi. Misalnya, terkait Just Energy Transition Partnership (JETP) di mana Amerika Serikat dan Jepang memimpin pendanaan untuk Indonesia.

"Itu terancam bisa jalan di tempat atau bahkan bisa dibatalkan karena ini bicara soal kredibilitas sehingga efeknya ke pasar dan juga ke realisasi investasi itu akan sangat-sangat beresiko tinggi," tambah Bhima.

Bhima melihat sejumlah proyek akan terganggu realisasinya. Investor juga bisa mengalihkan investasinya ke negara dengan kredibilitas kebijakan ekonominya lebih terjamin atau memiliki kepastian.

Dengan begitu nilai tukar rupiah juga bisa merosot.

Baca juga: Tepis Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi, Menko Luhut: Saya Masih Ketemu, Baik kok

"Ini menimbulkan tentunya konflik secara moral juga bagi Sri Muryani. Jadi kalau Sri Muryani terus ditahan sampai Jokowi selesai, justru nanti kredibilitas Sri Muryani akan dipertanyakan."

"Saya pikir ini keputusan yang tepat untuk mundur dari kabinet," kata Bhima.

Sebelumya, isu mundurnya Sri Mulyani diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari kabinet.

Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Sempat Dikabarkan Mundur, Kali Ini Sri Mulyani Diisukan Tak Lagi Diajak Bicara Jokowi, Benarkah?

Dalam seruan itu, Faisal Basri menyebut nama Sri Mulyani, Pramono Anung dan Basuki Hadimuljono.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat."

"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Baca juga: Sandiaga Uno Bicara Soal Isu Menteri Jokowi Mundur hingga Kondisi Kabinet Indonesia Maju

Sri Mulyani menjawab isu yang menyebut dirinya paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditemui di Istana Negara usai rapat dengan Jokowi, Sri Mulyani tidak menjawab tegas soal akan mundur atau tidak.

"Saya bekerja, saya bekerja, oke, makasih," jawab dia singkat, Jumat (19/1/2024).

Tanggapan Sandiaga Uno

Menanggapi kabar sejumlah menteri mundur dari kabinet, termasuk Menkeu Sri Mulyani, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, hingga kini Kabinet Indonesia Maju tetap solid bekerja untuk rakyat Indonesia.

Bahkan pihaknya mengajak semua elemen untuk menjaga soliditas hingga masa pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024.

"Mari kita jaga kesolidan pemerintahan kita hingga akhir masa jabatan berakhir pada Oktober 2024," kata Sandiaga Uno saat ditemui usai menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 PPP di Sekretariat DPC PPP Kabupaten Majalengka, Jalan Pemuda, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Minggu (28/1/2024).

Ia juga memastikan, PPP sebagai partai pendukung pemerintahan tetap solid mendukung pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi di periode keduanya yang berakhir pada Oktober 2024.

Pasalnya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai lebih dari 75 persen, sehingga sisa waktu sembilan bulan tersebut harus diisi dengan kerja-kerja yang maksimal.

Karenanya, PPP sangat berharap agar semua pihak tetap solid untuk mengantarkan Jokowi hingga masa pemerintahannya berakhir sembilan bulan mendatang.

"Mari jaga kesolidan pemerintahan kita, khususnya pada momen 17 hari menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 ini," ujar Sandiaga Uno.

Sandi sendiri sejauh ini mengaku belum mendengar kabar apapun terkait rencana pengunduran diri para menteri dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi.

Ia pun menampik wacana pengunduran diri itu, karena per hari ini yang terlihat adalah Kabinet Indonesia Maju semakin solid, dan tetap fokus bekerja untuk masyarakat.

"Tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai lebih dari 75 persen ini harus diapresiasi, dan perhari ini kabinet juga tetap solid, tidak ada wacana itu (pengunduran diri menteri)," ujar Sandiaga Uno. (*)

Tanggapan Presiden Jokowi

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah angkat bicara terkait isu sejumlah menterinya yang akan Mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Presiden menanyakan sumber asal isu tersebut.

"Kabarnya dari siapa," kata Jokowi usai menghadiri menghadiri acara Dzikir, Doa, dan Sholawat Hari Lahir ke-101 Tahun Nahdlatul Ulama dan Hari Lahir 78 Tahun Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, (20/1/2024).

Menurut Presiden, setiap hari ia menggelar ratas bersama para Menteri. Baik itu rapat kabinet terbatas, rapat paripurna maupun rapat intern.

"Menteri setiap hari kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal, setiap hari dengan semua menteri atau dengan sebagaian menteri," katanya.

Baca juga: Sempat Dikabarkan Mundur, Kali Ini Sri Mulyani Diisukan Tak Lagi Diajak Bicara Jokowi, Benarkah?

Menurut Presiden, tidak ada masalah dalam rapat yang digelar dengan para menteri tersebut. Bahkan ketika rapat berlangsung marathon.

"Wong kita dari pagi sampai sore, pagi siang malam kita rapat paripuran, rapat internal, rapat terbatas selalu gak pernah ada jedanya, setiap jam setiap 2 jam, gonta ganti rapat, gonta ganti menteri juga gak ada masalah," katanya.