-Indeks Saham dan Rupiah Tetap Resiliens

-Maruf Amin Gantikan Peran Jokowi Saat Cuti

JAKARTA - Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam memandang keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap pasangan calon Presiden-Wakil Presiden bukanlah suatu persoalan.

Menurutnya, kepala negara yang memihak kepada salah satu paslon juga dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika itu.

“Di luar negeri biasa presiden berkampanye untuk salah satu paslon,” kata Piter kepada Tribun Network, Senin (29/1/2024).

Baca juga: Polemik Soal Presiden Boleh Kampanye, Pengamat: Jokowi Kesulitan Memisahkan Ranah Privat dan Publik

Gaya Presiden Jokowi mendukung paslon bahakan sudah dilakukan lebih dulu Barack Obama dalam dua kali konstestasi pilpres.

Kala itu, Obama menyatakan kampanye untuk Hillary Clinton menuju Gedung Putih pada pilpres 2016.

Meskipun kalah dari Donald Trump, Obama kembali mendukung calon Presiden Joe Biden yang kembali melawan Trump di Pilpres 2020.

Hasilnya kali ini Biden menang berkat dukungan Obama.

“Jadi nggak ada masalah bagi investor asing rencana jokowi cuti dan ikut kampanye utk paslon nomor 2 tidak akan ditanggapi negatif oleh investor asing,” ucap Piter.

Piter menegaskan bahwa Jokowi sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak politiknya.

Dia menyebut bahwa langkah Jokowi tersebut pun tidak akan mempengaruhi indeks saham dan rupiah.

Sebaliknya, arah politik Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak netral justru membuat saham dan rupiah kian resiliens.

Baca juga: Raja Dangdut Deklarasi Dukung AMIN, Cak Imin Senang, Anies Sindir soal Kampanye Bansos

“Tidak akan menyebabkan saham atau rupiah anjlok (dengan Presiden memihak) malahan hal tersebut bagus karena menegaskan presiden ada di posisi mana,” urai Piter.

Dosen Perbanas Institute itu mengatakan Presiden Jokowi memberikan pelajaran baru terhadap demokrasi Indonesia bahwa politik tidak perlu lagi basa basi.

“Tidak ada lagi permaianan basa basi netral dalam dunia politik,” tuturnya.

Selama kepala negara cuti berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara maka tidak ada yang salah.

Piter melihat langkah Jokowi turun mendukung paslon nomor urut 02 hal yang wajar dewasa ini.

“Yang penting presiden cuti utk kampanye dan tdk memanfaatkan fasilitas negara,” tukasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan mekanisme pemerintahan apabila Presiden Joko Widodo cuti untuk kampanye Pemilu 2024.

Moeldoko mengatakan ketika presiden cuti yang akan menggantikan tugas pemerintahan adalah Wakil Presiden yaitu Ma'ruf Amin.

"Struktur pemerintah kan jelas kalau seandainya presiden cuti pada saat kampanye, Pak Wapres yang menggantikan,” ujar Moeldoko di Masjid Jami Nurul Huda, Jalan Perusahaan Raya, Kabupaten Malang, Jumat (26/1/2024).

Moeldoko menyatakan, keberpihakan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam konteks memberikan pembelajaran demokrasi.

Dia meminta masyarakat tidak perlu berpikir pesan Presiden Jokowi untuk benar-benae melakukan kampanye.

"Kita lihat konteks presiden kemarin kan lebih memberikan pembelajaran demokrasi bukan serta merta presiden akan menyampaikan kampanye," ujar Mantan Panglima TNI itu.

Menurutnya, sampai saat ini presiden dan menteri masih fokus untuk menyelesaikan tugas.

Bila mana nantinua presiden maupun menteri memutuskan cuti untuk kampanye pun tidak suatu persoalan sebab sudah sesuai aturan Undang-Undang Pemilu.

"Dalam undang-undang Pemilu sudah clear sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali untuk pengamanan masih ada," tuturnya.

Konsekuensi Logis

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pemilu 2024 bisa berdampak buruk.

Pernyataan presiden tersebut bakal diikuti oleh pejabat lainnya, mulai menteri hingga camat untuk berpihak di Pemilu 2024.

"Penggunaan istilah memihak dan boleh berkampanye punya konsekuensi logis yang tidak main-main akan berimplikasi kepada tingkah laku, perangai dari menteri, kepala daerah, Plt, kepala desa, camat, aparat, ASN dan seterusnya," kata Pangi kepada Tribun Network.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut implikasi begitu berat nantinya.

Apa yang dikatakan presiden tentu akan diikuti pejabat lainnya.

"Sedangkan presiden minta netral saja, pejabat di bawahnya masih tidak netral, masih cawe-cawe. Apalagi presiden sudah mengatakan secara simbol di depan Panglima TNI, boleh berkampanye dan memihak," jelasnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting itu mengungkapkan tak terbayangkan nantinya bakal ada pelanggaran-pelanggaran oleh pejabat dilakukan tanpa ragu-ragu.

"Semuanya termasuk menteri akan menggunakan semua fasilitas supaya memenangkan Gibran. Nantinya semuanya tidak malu-malu tanpa ada etika tanpa ada adab akan melakukan pelanggaran itu," tegasnya.

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Dia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan. (Tribun Network/Reynas Abdila)