Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengeluh Pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai aktivitas promosi pariwisata.

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani menyebut, selama Indonesia berdiri, sektor pariwisata kerap dinilai hanya aksesoris.

"Memang betul sekarang pembangunan infrastrukturnya zaman Pak Jokowi bagus sekali, tetapi kalau kita bicara khusus promosi untuk pariwisata itu ya masih terbatas," katanya ketika ditemui di Hotel The Langham Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Menurut Hariyadi, bahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), memiliki anggaran promosi pariwisata yang kecil sekali.

Ia juga mengeluhkan penanganan pariwisata yang malah diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu InJourney.

"Mentornya (Kemenparekraf) dia punya anggarannya Rp3,8 triliun. Kecil sekali dan enggak ada dalam prosesnya promosi yang khusus untuk pariwisata," ujar Hariyadi.

"Malah semuanya dipegang oleh BUMN. Kan kemarin InJourney ini kan yang untuk bikin apa, segala macam kan dananya dari mereka," lanjutnya.

Ke depannya, ia berharap dana pariwisata bisa dikelola oleh semua pihak, sehingga bisa memunculkan hasil yang maksimal.

Jika hanya pemerintah yang mengelola, kata Haryadi, belum tentu cocok. Ia mencontohkan perhelatan World Beach Games 2023 di Bali yang batal.

Baca juga: Wisatawan Kini Bisa Gunakan Jakarta Tourist Pass, Apa Saja Fiturnya?

Menurut dia, terlepas itu perhelatan tersebut batal atau tidak, penyelenggaraannya tetap tidak akan maksimal.

"Kenapa? Milih tanggalnya enggak pas gitu loh. Pas lagi peak season di Bali, cari-cari kamar juga setengah mati, cari flight juga susah gitu kan," tutur Haryadi.

"Padahal dia atletnya kalau enggak salah 3.000 orang tuh gitu kan. Nah, dari suporternya juga susah ke sana. Kalau kita (pengusaha pariwisata) kan mau narik suporter," sambungnya.

Baca juga: Bali Berlakukan Retribusi Rp 150.000 Per Kedatangan Wisatawan Asing Mulai Februari 2024

Menurutnya, itu hanyalah satu contoh kecil yang menunjukkan ke depannya mengapa pelaku usaha harus diajak bicara juga dalam mengelola dana promosi pariwisata.

Dia bilang, dana promosi ini bisa digunakan untuk mensubsidi tiket pesawat agar turis yang datang ke Indonesia bisa menebus tiket dengan harga murah.

Kemudian, dana promosi ini juga bisa untuk subsidi membentuk paket perjalanan keluarga. Dana promosi ini bisa juga untuk membayar influencer atau pemengaruh.