Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan beras mulai Kamis, 8 Februari 2024, setelah mengundang kritik banyak pihak terkait dugaan penyalahgunaan bantuan untuk pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penghentian sementara ini demi menjaga agar Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 berlangsung kondusif.

"Komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024).

Pihaknya akan kembali mengguyur bantuan pangan beras sehari setelah Pemilu, pada 15 Februari 2024.

"Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu, dari 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Nanti di 15 Februari, bisa kita mulai lagi bantuan pangan beras ini,” kata Arief.

Dia bilang, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, jika masa tenang Pemilu seperti ini sebaiknya diberhentikan sementara terlebih dulu.

Arief menampik anggapan sebagian pihak yang menuding bahwa bantuan pangan ini politis. Menurut dia, program bantuan pangan beras ini telah disiapkan dan dikerjakan sejak cukup lama.

Baca juga: Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan Ajak Insan Pertanian Jadi Petarung

"Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," kata Arief.

Ia mengatakan, tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

"Sehingga, nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu," tegas Arief.

Baca juga: Bansos Jadi Alat Mobilisasi Politik di Setiap Pemilu

Dia menekankan hanya program bantuan pangan beras saja yang dihentikan sementara jelang Pemilu tahun ini.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya guna memastikan ketersediaan stok beras terjaga di semua lini pasar.

Pengiriman stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) ke Pasar Induk Beras Cipinang, pasar-pasar, dan ritel modern juga dipastikan tetap berjalan.

Kebutuhan beras dalam satu bulan sebanyak 2,6 juta ton.

“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari tanggal 8 sampai 14 Februari, tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan," kata Arief.