Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Politisi PKS Minta Jokowi Evaluasi Kebijakan Hilirisasi Nikel

Menurutnya, pemerintah jangan terlalu bernafsu meningkatan kapasitas ekspor nikel yang mengakibatkan pasokan nikel di pasar internasional berlebih.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Politisi PKS Minta Jokowi Evaluasi Kebijakan Hilirisasi Nikel
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo saat meresmikan smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang terletak di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan hilirisasi nikel yang berjalan selama ini.  

Beberapa waktu lalu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan rahasia dan maksud dari Uni Eropa (UE) menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sejatinya Uni Eropa menggugat Indonesia karena larangan ekspor bijih nikel ke luar negeri pada akhir tahun 2019 lalu.

Lalu ada maksud apa dibalik gugatan Uni Eropa di WTO itu? Bahlil menjelaskan bahwa bijih nikel merupakan barang tambang yang sangat strategis untuk mendukung Dunia menuju energi hijau.

Ke depan Dunia akan beralih dari energi kotor ke energi bersih termasuk diantaranya penggunaan kendaraan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan listrik.

Oleh karena itu, dibutuhkan bahan baku penunjang kendaraan listrik yakni baterai kendaraan listrik.

Di mana, baterai kendaraan listrik sendiri membutuhkan bahan baku nikel. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah pemilik cadangan nikel 25 persen Dunia.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas