"Ada dugaan juga ini dibiarkan supaya ada alas an untuk impor demi kepentingan hajatan politik," papar Said yang juga Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) ini.

"Jumlah produksi yang turun mendorong terjadinya ketidakseimbangan supply-demand. Oleh karenanya sejak awal tahun 2023 sampai saat ini harga beras luar biasa naik dan menjadi rekor terbesar," lanjutnya.

Situasinya makin runyam, sambung Said, ketika pada bulan Desember-Februari beras ditarik ke Bansos Pangan yang diduga lebih banyak kepentingan politiknya dalam jumlah yang besar.

Hal ini tentu saja turut mempengrauhi ketersediaan beras. Terutama beras yang dimiliki oleh Bulog yang harusnya bisa dialokasikan ke pasar ketika harga makin menjadi atau stok beras di pasaran tidak ada.

Situasi di atas diperberat dengan adanya aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium yang ini memicu kelangkaan beras di pasar modern dan ritel.

"Para pengusaha dan peritel tidak sanggup lagi memasarakannya karena kerugian pasti di dapat," ungkap Said.

"HET ditetapkan pemerintah sebesar maksimal Rp14.000 per kilogram, padahal dari hitungan biaya poduksi sekarang sudah mencapai 16.500 per kilogram. Ini belum ditambah biaya biaya produksi dan distribusi Rp1.200 per kilogram, kalau kita cermati harga gabah sampai saat ini sudah berlipat-lipat kali," pungkasnya.