“Jika menghitung populasi 281 juta, dikali 500 meter persegi, butuh 140 juta meter persegi. Artinya, kita butuh 14 juta hektar, baru kita memenuhi swasembada pangan,” tuturnya.

Dia pun menekankan pentingnya strategi sistematis jangka pendek dan jangka panjang agar tidak lagi bergantung kepada impor.

Sementara untuk jangka panjang, Prof Ahmad mendorong swasembada pangan harus diwujudkan dengan potensi lahan, tenaga kerja, dan teknologi yang sudah ada.

“Butuh political will dari pemerintah. Sustainability dari political will pemerintah ini kadang-kadang kurang,” ungkap Ahmad.

Ia mencontohkan political will terkait anggaran di mana hanya tahun 2015 anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai angka tertingginya Rp30,7 triliun.

“Itu terus turun di 2022 hingga 27 persen, sebesar 14,25 triliun. Tidak termasuk 10 kementerian dengan anggaran besar. Ini berbeda dengan Orde di mana anggaran yang berhubungan dengan beras sangat masif,” tuturnya.

Sebagai informasi, Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat harga rata-rata nasional beras medium mencapai Rp15.950 per kg.

Angka itu jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp10.900 per kg hingga Rp11.800 per kg sesuai zonasi.