Prabowo Mulai Cari Orang di Kabinetnya, Erick Thohir Sampai Kaget Diminta Usulkan Nama Dirjen Pajak
Erick mengaku tak tahu menahu soal pemberian rekomendasi nama-nama untuk posisi Dirjen Pajak itu.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku terkejut, ketika Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta rekomendasi nama-nama untuk dijadikan sebagai Direktorat Jenderal Pajak.
"Saya kaget ketika diminta masukan ya pasti kan bukan hanya saya, pak Chatib diminta masuk. Kita lihat saja siapa yang terbaik," ucap Erick Thohir kepada wartawan usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum, Selasa (5/3/2024).
Erick mengaku tak tahu menahu soal pemberian rekomendasi nama-nama untuk posisi Dirjen Pajak itu. Di satu sisi, dia menilai bahwa karakter Prabowo memang terkesan apa adanya.
Baca juga: Prabowo Optimistis Transisi Pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Baru Mulus
"Wah saya juga enggak tau, baru tadi. Saya benar-benar enggak tahu. Ya pak Prabowo orangnya genuine, simple, apa adanya gak menutup-nutupi. Statement pak Prabowo yang paling penting kan beliau ingin dibantu semua orang bagus. Yang terbaik tapi kan seleksinya di beliau," jelasnya.
Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir sebagai pembicara dalam Mandiri Investment Forum 2024 pada Selasa pagi.
Dalam paparannya, Prabowo menyinggung soal rasio perpajakan di Indonesia yang mencapai 10 persen. Artinya lebih kecil dibandingkan negara tetangga yaitu Malaysia di angka 16 persen.
Berdasarkan angka tersebut kemudian Prabowo meminta rekomendasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi hingga Chatib Basri yang hadir di tengah-tengah para bankir dan investor.
"Pak Erick, Pak Darmawan, Pak Kartiko, Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen pajak," ujar Prabowo.
"Sekarang ratio perpajakan Indonesia sekitar 10 persen, negara tertanggal ratio sekitar 10 persen, Thailand Malaysia semua diangka 16 persen, Vietnam Kamboja sekitar 16-17-18 persen. Jadi masih ada peningkatan yang bisa kami lakukan," imbuhnya menegaskan.
