Pembahasan Kebijakan HGBT Menggantung di Kementerian ESDM, Kemenperin Minta Program Dilanjutkan
Pembahasan keberlanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai terus menggantung sampai saat ini.
Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan keberlanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai terus menggantung sampai saat ini.
Rencananya rapat pembahasan perpanjangan program tersebut dilakukan pada Jumat (22/3/2024). Namun sempat terjadi insiden mengenai waktu pelaksanaan yang berubah-ubah.
Hingga pada detik terakhir rapat tiba-tiba diubah secara sepihak oleh Kementerian ESDM, yang awalnya sudah ditetapkan pukul 14.30 WIB lalu mundur ke 13.30 WIB dan final berencana digelar pukul 10.00 WIB.
Tadinya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan hadir langsung jika rapat diadakan sesuai jadwal awal maupun waktu yang diubah ke 13.30 WIB.
Namun pada pukul 10.00 WIB Menperin ada jadwal melantik 11 pejabat di Kemenperin, sehingga harus menugaskan Pejabat Level Eselon 1 untuk menghadiri rapat yang diubah dadakan jadwalnya.
“Kemudian saya meluncur ke lokasi kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan. Tibanya di sana, rapat ditiadakan dengan alasan Menperin berhalangan hadir," tutur Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirjen ILMATE Kemenperin) Taufiek Bawazier, Sabtu (23/3/2024).
Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, Taufiek menyampaikan pesan Menperin Agus Gumiwang mengenai hitung-hitungan teknokratis benefit HGBT dan multiplier effect untuk tujuh sektor industri.
"Kami juga meminta agar program HGBT sesuai Perpres Presiden Jokowi dilanjutkan bahkan diperluas dengan prinsip no one left behind, bukan hanya untuk tujuh sektor industri yang saat ini menerima fasilitas," jelas Taufiek.
Baca juga: Agus Gumiwang Ungkap Alasan Tak Hadir Rapat Kelanjutan HGBT, Bikin Program Ini Tertunda Dilanjutkan
Dalam penjelasan singkat kepada kedua menteri, Taufiek melaporkan total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik dari 2021-2023 sebesar Rp 51,04 Triliun.
Sedangkan nilai tambahnya bagi perekonomian nasional sebesar Rp 157,20 Triliun atau meningkat hampir tiga kali lipat.
"Artinya, manfaat dan multiplier effect-nya sangat besar bagi ekspor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk dan investasi," terang Taufiek.
Dari tujuh sektor industri penerima HGBT, industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor pada tahun 2021-2023 sebesar Rp 84,98 triliun, dengan nilai ekspor terbesar diraih oleh sektor oleokimia sebesar Rp 48,49 Triliun.
Baca juga: Menperin Agus Gumiwang Usul Program HGBT Dilanjutkan: Ciptakan Multiplier Effect 3 Kali Lipat
Bukan hanya ekspor, peningkatan pajak diperoleh senilai Rp 27,81 Triliun. Multiplayer effect dari pemberian HGBT juga mendorong investasi baru sebesar Rp 31,06 triliun dan penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 13,33 triliun akibat penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) produksi.