TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gara-gara kasus mega korupsi timah perekonomian di provinsi Bangka Belitung(Babel) jadi morat marit.

Saat ini industri pertambangan timah di Bangka Belitung sedang menjadi sorotan lantaran adanya upaya perbaikan tata kelola pertimahan melalui penegakan hukum terkait dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah tahun 2015-2022 yang dilakukan Kejaksaan Agung RI.

Ketergantungan terhadap si 'Emas Putih' tersebut membuat Babel kelimpungan. Sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

Imbasnya pun angka ekspor melorot drastis.

Baca juga: Boyamin Saiman Soroti Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi Timah yang Kerugiannya hingga Rp 271 T

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai ekspor Bangka Belitung pada Januari 2024 hanya 29,79 juta USD, turun 82,52 persen dibandingkan ekspor Desember 2023 mencapai sebesar 210,28 juta USD.

Sedangkan, nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Februari sebesar 18,76 juta USD, turun 83,33 persen dibandingkan nilai ekspor Februari 2023 (y-on-y) dan turun 37,02 persen dibandingkan Januari 2024 (m-to-m).

“Kinerja ekspor Provinsi Bangka Belitung dibagi dua, yaitu timah dan non timah. Pada tahun 2024 sejak Januari, ekspor timah berhenti, nilai ekspor kita pada Januari cuma 29,79 juta USD turun secara yoy,” kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Toto Hariyanto Silitonga.

Selain provinsi Bangka Belitung tentu Indonesia yang kekayaan sumber daya alamnya melimpah banyak daerah-daerah yang menggantungkan hidupnya kepada pertambangan.

Faktanya memang tambang menjadi penghasil PDB terbesar di Indonesia. Kuartal II tahun 2022 misalnya kontribusi terhadap PDB tembus 13,7 persen atau di bawah industri pengolahan yang angkanya mencapai 18,7 persen. Sektor pertambangan juga kontribusinya lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian yang hanya menyumbang 13,6 persen.

Berikut ini fakta-fakta daerah-daerah di Indonesia yang masyarakatnya menggantungkan diri kepada tambang. Ada 10 wilayah yang memang ekonominya sangat tergantung kepada tambang.

Wilayah terbanyak ada di pulau Kalimantan. Hampir separuh wilayah dengan Produk Domestik Bruto(PDRB) ditopang oleh Borneo.

Daerah-daerah tambang vital diantaranya di Kutai Timur, Paser dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) serta Balangan (Kalimantan Selatan). Sementara sisanya tersebar dari Kepulauan Anambas dan Natuna (Kepulauan Riau), Bengkalis (Riau), Sumbawa (NTB), hingga Mimika (Papua). Menariknya, DKI Jakarta juga termasuk wilayah pertambangan terbesar di Indonesia.

Batu bara, minyak dan gas menjadi bahan tambang yang menopang sebagian besar wilayah pertambangan. Selain juga ada tembaga dan emas.

Ada juga 24 wilayah atau 4,6 persen dari 514 kabupaten/kota yang nol kontribusi dari sektor pertambangan. Wilayah itu tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih Sejahtera

Sementara itu produk tambang yang bikin masyarakat sekitar daerah penghasil tambang sejahtera ekonominya adalah tembaga dan emas. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut juga berhubungan dengan nilai logam mulia yang stabil ketimbang batubara atau minyak dan gas.

Kepulauan Seribu yang ada di provinsi DKI Jakarta termasuk kawasan paling miskin dibandingkan 10 wilayah pertambangan. Kabupaten ini tumbuh berkat minyak dan gas di Blok OSES yang diekstraksi sejak 1958.

Sayangnya, sekian lama pertambangan dilakukan, hanya memberikan efek minimum pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Ternyata ada fakta bahwa aliran investasi juga tidak merata di 10 daerah pertambangan. Ada daerah yang sudah jadi langganan penanaman modal asing sejak tahun 2012 tapi ada juga yang tidak, bahkan ada yang nol penanaman modal asing.

Dari sisi kesejahteraan sosial, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah daerah. Hanya Mimika yang indikator kesejahteraannya lebih unggul dari 9 wilayah lainnya.

Separuh dari wilayah jantung pertambangan memiliki angkatan kerja terbesar dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Ironisnya, sebagian besar wilayah tersebut, justru memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi ketimbang provinsi acuannya.(datanesia)