TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Jumat mengajukan paket anggaran legislatif senilai 95 miliar dolar AS.

Dana sebesar ini untuk memberikan bantuan peralatan perang kepada Ukraina, Israel dan negara di kawasan Indo-Pasifik.

Persetujuan DPR AS diberikan melalui pemungutan suara bipartisan yang luas, mengatasi oposisi garis keras dari Partai Republik yang telah menundanya selama berbulan-bulan.

Baca juga: Iran vs Israel Panas, OJK: Belum Ada Dampak terhadap Lembaga Jasa Keuangan

Pemungutan suara prosedural pada hari Jumat, yang menghasilkan hasil 316 setuju, berbanding 94 dengan lebih banyak dukungan dari Partai Demokrat dibandingkan Partai Republik yang memegang mayoritas tipis.

Selanjutnya Pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan mengajukan paket yang serupa dengan langkah yang disahkan oleh Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat.

Presiden Demokrat Joe Biden, Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer, pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell, dan pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries telah mendorong pemungutan suara di DPR sejak Februari 2024 silam.

Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, bertahan menghadapi tentangan dari sebagian kecil partainya yang vokal.

Selain bantuan peralatan perang untuk sekutu AS, paket tersebut mencakup ketentuan untuk mentransfer aset Rusia yang dibekukan kepada Ukraina.

Amerika juga memberikan sanksi yang menargetkan Pejuang Kemerdekaan Palestina Hamas dan Iran, serta memaksa ByteDance China untuk menjual platform media sosial TikTok, atau menghadapi larangan beroperasi di AS.

Baca juga: Tak Berniat Balas Serangan, Menteri Luar Negeri Iran Sebut Drone Israel seperti Mainan Anak-anak

Undang-undang tersebut menyediakan lebih dari 95 miliar dolar AS bantuan keamanan alias perang, termasuk 9,1 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan, yang diminta oleh Partai Demokrat.

Jika DPR meloloskan undang-undang tersebut, seperti yang diharapkan, maka Senat harus mengikuti langkah tersebut untuk mengirimkannya ke Presiden Biden untuk ditandatangani, dan resmi menjadi undang-undang.

Chuck Schumer, pada hari Jumat mengatakan kepada para senator untuk bersiap kembali pada akhir pekan jika diperlukan.

Beberapa anggota parlemen konservatif menentang bantuan ke Ukraina, termasuk calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, telah mengirimkan pesan yang beragam tentang hal itu.

Beberapa anggota Partai Demokrat juga menentang ketentuan-ketentuan tertentu dalam RUU tersebut, khususnya mengenai bantuan persenjataan kepada Israel, dan telah mendorong persyaratan lebih lanjut mengenai bantuan tersebut.(Kontan)