TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden terpilih Prabowo Subianto dan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menang dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan begitu, Prabowo-Gibran menang kembali setelah sebelumnya pada Pilpres yang terselenggara 14 Februari 2024 mengantongi 96.214.691 suara (58,59 persen).

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara (24,95 persen).

Kemudian, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 27.040.878 mendapatkan suara (16,47 persen).

Baca juga: Gibran Bicara Rencana Rangkul Kubu 01 dan 03 usai Putusan MK, Singgung soal Kejutan

Dalam putusan sidang sengketa Pilpres 2024, MK menolak semua gugatan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Putusan tersebut disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang.

Berbeda dengan Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif, yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran.

Harapan Pengusaha

Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengajak semua pihak menghormati keputusan MK terkait sengketa Pilpres.

Ia mengatakan, Kadin menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan kemenangan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02 dalam Pemilu Presiden 2024.

"Kadin Indonesia mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan tersebut guna mendukung stabilitas politik yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan dinamika dunia usaha," kata Arsjad.

Ia pun berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum dapat bersatu dan bergotong royong dalam membangun Indonesia. Terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Arsjad mengatakan, Kadin Indonesia senantiasa fokus dalam mengembangkan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan inovasi bisnis lintas sektor.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Kadin Indonesia bertujuan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Arsjad mewakili Kadin Indonesia mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia meyakini penetapan resmi dari KPU dan putusan MK yang telah diumumkan akan memberikan kepastian bagi dunia usaha yang berdampak pada kemajuan ekonomi.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Shinta Widjaja berharap keputusan MK dapat menciptakan kepastian dalam dunia melakukan investasi.

"Harapan kami putusan ini dapat mendukung penciptaan iklim usaha atau investasi domestik yang lebih stabil untuk Indonesia," ujar Shinta.

Menurutnya, kepercayaan investor terhadap Indonesia juga akan meningkat setelah persoalan pesta demokrasi yang berjalan lima tahunan ini selesai.

Namun, hal tersebut bisa tercapai jika diikuti dengan transisi pemerintahan yang berjalan dengan mulus.

"Transisi kepemimpinan harus dapat dijaga agar tetap damai dan tenang, sehingga transisi dapat terjadi dengan lancar, tanpa ada gangguan sosio-politik hingga pelantikan presiden terpilih nanti," ucapnya.

Di sisi lain, Shinta menyebut perkembangan konflik geopolitik yang ada saat ini dikhawatirkan dapat berdampak pada sektor-sektor usaha dalam negeri seperti industri manufaktur dan energi.

"Oleh karena itu upaya-upaya untuk peningkatan confidence berusaha di dalam negeri perlu terus dilakukan agar kita tidak menambah tantangan pertumbuhan ekonomi lain yang seharusnya bisa kita hindari pada saat-saat ini," kata Shinta.

Hal senada juga di sampaikan, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman Simanjorang yang menilai situasi geopolitik dunia saat ini tengah memanas.

Kondisi tersebut yang membuat nilai tukar rupiah melemah dan potensi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan mampu menjaga stabilitas bangsa dari sisi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya.

Menurut Sarman, selain fokus mempertahankan kondisi ekonomi, diperlukan juga menjaga kondisi sosial politik berjalan kondusif.

Baca juga: Usai Putusan MK, Komponen Bangsa dan Elite Politik Diharapkan Bersatu Hadapi Tantangan Bangsa

Pelaku usaha berharap elit-elit politik memberikan pernyataan yang menyejukkan dan mengedepankan persatuan kesatuan. Sehingga tidak mengganggu psikologi pasar, investor, dan para psikologi pengusaha nasional.

Hal itu agar target-target ekonomi yang ditetapkan pemerintah seperti target pertumbuhan ekonomi 2024 bisa tercapai dengan kemampuan memitigasi berbagai tantangan ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian nasional.

"Kami harapkan sosial politik kita semakin kondusif dan nyaman untuk ekonomi kita yang lebih baik ke depan," ucap Sarman.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya DKI Jakarta Sona Maesana mengatakan, persoalan Pilpres 2024 sudah selesai dan semuanya bisa bisa segera kembali tancap gas untuk memajukan perekonomian di Indonesia.

Sebab, lanjut Sona, masih banyak tantangan global dampak dari ekskalasi konflik timur tengah yang bisa berpengaruh ke perekonomian dalam negeri. Baik itu dalam kelangkaan energi maupun pangan.