TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maskapai harus bersiap menghadapi penurunan drastis jumlah penumpang jika pemerintah merealisasikan wacana iuran pariwisata masuk komponen harga tiket pesawat.

Saat ini, pemerintah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund.

Pemerintah pun memiliki wacana mengenakan iuran pariwisata kepada penumpang pesawat dengan memasukannya sebagai komponen perhitungan harga tiket pesawat.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno mengatakan, iuran pariwisata melalui tiket pesawat jelas akan menambah beban biaya penerbangan, terlebih selama ini biaya tiket pesawat sudah tinggi.

Baca juga: Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Astindo: Harusnya Tidak Berlaku ke WNI

"Pungutan iuran pariwisata ini juga akan memukul daya beli konsumen penerbangan. Dampaknya juga akan berakibat fatal bagi industri aviasi, yang saat ini sedang mencoba bangkit pasca pandemi," kata Agus ditulis Jumat (26/4/2024).

Agus juga menyebut, iuran pariwisata ini merupakan kebijakan yang tidak kreatif.

Sebab, pemungutan dana abadi pariwisata justru dibebankan pada konsumen penerbangan. Sedangkan tidak semua konsumen pesawat bertujuan wisata.

Karenanya, YLKI melihat bahwa pemungutan iuran pariwisata ini belum jelas bahkan berpotensi akan menimbulkan dugaan penyalahgunaan.

"YLKI melihat bahwa dana terkumpul dari iuran pariwisata belum transparan siapa/lembaga apa yang akan mengelola, dan kejelasan alokasi serta pemanfaatan. Termasuk benefit apa yang akan diterima oleh konsumen dengan iuran tersebut. Tanpa transparansi, akan memunculkan dugaan penyalahgunaan," jelasnya.

Selain itu, Agus menyatakan bahwa rencana kebijakan ini juga kontra produktif utamanya pada pengembangan dunia pariwisata. Sehingga dia berpendapat bahwa rencana iuran pariwisata itu baiknya di revisi.

"Nampaknya rencana pungutan iuran untuk Indonesia tourism fund perlu dievaluasi, bahkan ditolak," tegasnya.

Kebijakan Aneh

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan, selama ini Komisi X DPR RI terus mendesak kepada pemerintah agar harga tiket pesawat tidak terlalu tinggi di masyarakat.

Sebab, dengan harga tiket tinggi, praktis akan berpengaruh terhadap tingkat okupansi.

"Selama ini di Komisi X didesak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang mana seharusnya harga tiket pesawat tidak terlalu mahal," ujar Andreas.