Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara tegas mengecam European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Hal itu disampaikan langsung Pemerintah RI yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ketika bertemu Wakil Kanselir sekaligus Menteri Perekonomian dan Aksi Iklim Republik Federal Jerman, Robert Habeck.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga yang hadir mendampingi Airlangga mengatakan, EUDR akan merugikan Indenesia dari segi komoditas perkebunan dan kehutanan.

"Dalam hal kebijakan lingkungan dan keberlanjutan, Indonesia mengedepankan keadilan," kata Jerry dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/5/2024).

"Implementasi EUDR jelas akan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan penting Indonesia, seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan kelapa sawit," lanjutnya.

Menurut Jerry, langkah Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya Amerika Serikat (AS).

Pada pertemuan dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH), sebanyak 20 dari 27 negara juga menyerukan penundaan EUDR, termasuk Jerman.

Jerry juga mengatakan, pertemuan bilateral Indonesia-Jerman ini turut mengangkat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Indonesia meminta Uni Eropa (UE) mengadopsi pendekatan pragmatis dan fleksibel untuk mencapai solusi yang disepakati bersama.

"Indonesia mendorong percepatan penyelesaian IEU-CEPA tahun ini," kata Jerry.

Terkait hal itu, Indonesia meminta Jerman untuk menyampaikan kepada negosiator UE agar fleksibel untuk mencapai solusi yang disepakati bersama.

Baca juga: UU Anti Deforestasi Uni Eropa Resahkan Petani Kecil Afrika

"Kami berharap IEU-CEPA selesai dengan semangat yang ditunjukkan Kanselir Jerman Olaf Scholz saat menyambut Presiden RI Joko Widodo di sela-sela perhelatan Hannover Messe 2023 silam," ujar Jerry.