Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia tengah dalam proses bergabung menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD)

Saat ini, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota penuh OECD.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi penting untuk mengawal proses indonesia lepas dari middle income trap.

Kemudian, penting juga agar Indonesia bisa masuk menjadi negara maju.

Baca juga: RI Targetkan Investasi Meningkat dan PDB Naik 1 Persen Usai Gabung OECD

"Aksesi OECD ini penting untuk mengawal proses Indonesia lepas dari minddle income trap dan menjadi negara maju," kata Airlangga ketika Konferensi Pers Workshop Proses Aksesi Indonesia dalam OECD yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).

"Target Indonesia Emas 2045 agar kita bisa tumbuh ekonominya yang inklusif, berkelanjutan, dan keluar dari middle income trap dengan negara berpenghasilan tinggi," lanjutnya.

Ia mengatakan, dalam peta jalan pemerintahan sekarang, 10 tahun yang akan datang, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan berada di atas 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

Untuk 20 tahun ke depan, ia yakin pendapatan per kapita Indonesia bisa jauh lebih tinggi di atas itu, mencapai 30 ribu dolar AS.

"Tentu kita bisa target yang lebih tinggi di 12 ribu dolar AS dalam 10 tahun ke depan. Kemudian dalam 20 tahun ke depan kita tingkatkan lagi menjadi 24-30 ribu dolar AS," ujar Airlangga.

Ia turut mengungkapkan sejumlah target apabila Indonesia sudah menjadi anggota penuh OECD.

Selain peningkatan investasi, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditargetkan naik sekitar satu persen.

"Target kita tentu ada peningkatan selain investasi, tetapi juga peningkatan daripada PDB yang sekitar satu persen," tutur Airlangga.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, sejumlah target tersebut akan bermanfaat bagi dunia usaha.

Tak hanya dunia usaha, tetapi juga para pekerja dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Itu juga akan mendorong ketahanan ekonomi nasional dan lapangan kerja," ujar Airlangga.

Indonesia pun menargetkan bisa menjadi anggota penuh OECD dalam tiga tahun.

Ia mengatakan, tiga tahun ini adalah target internal agar seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dan terlibat di proses aksesi dalam standar praktis.

Para pemangku kepentingan yang terlibat di antaranya datang dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pihak swasta lainnya.

Lalu, Airlangga bilang, Presiden Jokowi sudah membentuk tim nasional percepatan keanggotaan Indonesia di dalam OECD.

Hal itu telah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development).

"Ketuanya saya dan dibantu Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri," tutur Airlangga.

Dalam Tim Nasional itu akan melibatkan seluruh sektor dari 26 sektor yang menjadi persyaratan.

Tim Nasional juga akan mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.

"Tentunya implementasi OECD ini akan melanjutkan reform struktural yang dilakukan Indonesia yang diawali dengan omnibus law of job creation (Undang-undang Cipta Kerja)," jelas Airlangga.

"Dalam mengimplementasi regulasinya, tentu kita melihat best practice yang dilakukan berbagai negara, termasuk di dalam OECD," pungkasnya.