Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," kata Basuki.

Basuki menjelaskan, sejatinya undang-undang Tapera sudah mulai disiapkan sejak 2016.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya, kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027," ujar Basuki.

Terlebih, lanjut Basuki, pemerintah juga belum siap terkait dengan sosalisasi.

Sehingga, menurut Basuki, akan lebih baik jika Tapera diundur dan tidak perlu berbenturan antara pemerintah dengan msyarakat.