Bulog Diminta Akuisisi Industri Beras Kamboja, Begini Respon Asosiasi Petani
Bapanas mendukung inisiatif akuisisi sumber beras di Kamboja seperti ide yang dilontarkan Jokowi.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU - Presiden Joko Widodo memerintahkan Perum Bulog mengakuisisi sumber beras dari Kamboja dalam waktu dekat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menilai hal ini sebagai upaya Jokowi memenuhi kebutuhan beras Indonesia.
Jadi, ketika Jokowi merasa kebutuhan beras masyarakat RI belum tercukupi, diminta lah Bulog melakukan akuisisi tersebut.
"Ketika itu masih dirasa masih belum mencukupi, [dilakukan] yang tadi yang disampaikan rencana Pak Jokowi," kata Dwi Andreas ketika ditemui usai peluncuran Rice Milling Plant AB2TI di Desa Kalensari, Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024).
Guru Besar IPB itu meyakini pemerintaha tetap memprioritaskan peningkatan produksi beras dalam negeri.
"Saya yakin juga pemerintah pasti akan memprioritaskan untuk peningkatan produksi dalam negeri itu pastilah," ujar Dwi Andreas.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Arief Prasetyo Adi mendukung inisiatif akuisisi sumber beras di Kamboja.
Arief mengaku belum mendapat penugasan tersebut, tetapi ia memastikan akan mempelajari lebih lanjut terkait rencana ini.
Menurut dia, hal ini berarti memungkinkan Indonesia memiliki cadangan pangan di luar negeri.
Baca juga: 1,7 Juta Ton Beras dan 1.300 Ekor Sapi Disiapkan untuk Idul Adha 2024
"Jadi, pada saat kita punya cadangan pangan di luar negeri, seandainya kita tidak memerlukan pun kita bisa jual di luar negeri. Itu baik," kata Arief.
Meski memiliki rencana ini, Arief meyakini prioritas nomor satu pemerintah dalam pengadaan beras adalah dengan mendapatkannya dari dalam negeri.
Ia menyimpulkan bahwa rencana Jokowi ini menunjukkan orong nomor satu di Indonesia itu mampu melihat proyeksi ke depan.
"Mungkin Pak Presiden beyond ya, sudah melihat ke depan apabila percepatan pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan kita dirasakan lebih cepat daripada produksi kita," ujar Arief.
Baca juga: HPP Gabah dan Beras Resmi Naik, Mulai dari Rp 6 Ribu Per Kg
