Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Komisi VI DPR Minta Pemerintah Jelaskan Turunnya Anggaran Kementerian dan Lembaga hingga 40 persen

Besarnya penurunan Pagu Indikatif seperti ini belum pernah terjadi, paling tidak selama periode 2019-2024.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Komisi VI DPR Minta Pemerintah Jelaskan Turunnya Anggaran Kementerian dan Lembaga hingga 40 persen
handout
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Besarnya penurunan Pagu Indikatif belum pernah terjadi, paling tidak selama periode 2019-2024. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyoroti pagu indikatif anggaran tahun 2025 di berbagai kementerian dan lembaga yang mengalami penurunan angka yang cukup besar.

"Kami mendapati bahwa Pagu Indikatif berbagai kementerian dan lembaga untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai 30-40 persen, bahkan ada yang lebih daripada 40%," kata Martin, Rabu (12/6/2024).

Martin mengatakan, besarnya penurunan Pagu Indikatif seperti ini belum pernah terjadi, paling tidak selama periode 2019-2024 ini.

Baca juga: Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp 37,15 M Tahun Depan, Rp 5 M di Antaranya untuk Pengawasan IKN

"Pengamatan saya, akibat penurunan yang sangat signifikan itu menyebabkan berbagai kementerian/lembaga hanya berani menganggarkan kegiatan yang sifatnya rutin dan operasional," ujar Martin.

Akibat turunnya anggaran tersebut, lanjut Martin, rencana program inisiatif yang ditawarkan oleh kementerian dan lembaga menjadi sangat sedikit.

"Sangat sedikit, atau hampir tidak ada, rencana program inisiatif," ujar Martin.

Berita Rekomendasi

Karena itu, Martin meminta pemerintah menjelaskan alasan turunnya anggaran kementerian dan lembaga tahun 2025 itu kepada publik. Tujuannya agar tidak terjadi persepsi yang keliru di kalangan masyarakat.

"Saya meminta pemerintah untuk menjelaskan apa penyebab turunnya Pagu Indikatif yang cukup signifikan tersebut," ujar legislator dari Dapil Sumatera Utara II itu.

"Apakah pemerintah sedang memiliki pos anggaran lain yang menjadi konsentrasi belanja RAPBN 2025? Atau, apakah penerimaan negara turun sehingga Pagu Indikatif pun harus mengalami penurunan yang cukup signifikan?," tanya Martin.

Martin menyebut, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dijawab dan dijelaskan oleh pemerintah.

"Agar tidak terjadi persepsi yang keliru di kalangan masyarakat, apalagi di pasar, yang dapat membawa akibat yang tidak kita inginkan," tutur Martin.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas