Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat suara terkait adanya penunjukkan sejumlah nama Komisaris di BUMN yang berasal dari kalangan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, bahwa penunjukkan Komisaris bisa diambil dari berbagai latar belakang, dengan syarat memiliki kompetensi yang sesuai.

"Yang pertama, yang pasti kita mengangkat komisaris itu yang kompeten, dan prosesnya sudah ada. Pasti ada prosesnya, fit and proper test, semua ada prosesnya, dicarikan sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Baca juga: Belum 1 Bulan Jadi Staf Khusus Presiden, Grace Natalie Dapat Posisi Komisaris MIND ID Segini Gajinya

"Soal (pendukung) 02, gini kita pokoknya lihat, yang pasti namanya BUMN itu kan mendukung perusahaan milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, enggak ada larangan," sambungnya.

Menurutnya, latar belakang politik disebut sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di BUMN.

Pasalnya, lanjut Arya, BUMN merupakan perusahaan negara. Sehingga keputusan langkah bisnis perusahaan pelat merah perlu dukungan politik.

"Mereka (Komisaris dari kalangan Politisi) kalau selama itu kompeten ya tidak ada masalah dong. Jadi latar-latar belakang itu sehingga kita enggak bisa katakan bahwa kalau politik enggak boleh, dan wajar juga, karena BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta," papar Arya.

"Kebijakan dan keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR loh. Mau merger, DPR, mau holding, DPR, mau Initial Public Offering, DPR, mau dibubarkan, DPR. Mau dapat Penyertaan Modal Negara penugasan, DPR. Jadi banyak kebijakan di BUMN itu berhubungan sama politik," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru-baru ini melakukan perombakan sejumlah nama di jajaran Dewan Komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Adapun, perusahaan BUMN yang melakukan perombakan pejabat Komisaris diantaranya adalah PT Pertamina, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan Holding BUMN Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Uniknya, terdapat 3 nama politisi dari Partai Gerindra yang masuk menjadi petinggi di BUMN itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews, yang pertama adalah Simon Aloysius Mantiri yang diberikan jabatan kursi Komisaris Utama di PT Pertamina.

Keputusan ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024.