"Namun demikian, anggaran bunga utang dalam negeri diharapkan masih mencukupi untuk membiayai beban bunga utang dalam rupiah," tulis Kemenkeu dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Kamis (11/7).

Meskipun sejak awal tahun terjadi peningkatan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), diharapkan kondisi pasar keuangan akan mulai kondusif pada kuartal IV-2024, di mana pasar memperkirakan The Fed akan mulai melakukan perubahan rezim kebijakan sebagai awal dari shifting dari hawkish menuju dovish sehingga pasar menjadi lebih kondusif dan akomodatif.

"Dengan demikian, peningkatan bunga utang luar negeri diharapkan tidak berdampak terlalu memberatkan APBN, dimana secara total pembayaran bunga utang hanya naik sebesar 0,3% dari APBN tahun 2024," katanya.

Utang Jatuh Tempo Rp800 Triliun

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan Prabowo-Gibran agar tidak menghindari utang pemerintah RI yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Utang ini asalnya dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Dikarenakan mayoritas utang tersebut SBN, Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan itu sifatnya harus dibayar. Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.

Jika Pemerintahan Prabowo menghindari pembayaran utang ini, mereka harus siap untuk dihakimi pasar.

"70 persen lebih utang ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar, ya kita hakimi. Kan ke pasar. Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya dihakimi," ujar Eko.

Dalam kesempatan sama, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha M. Rachbini memandang utang jatuh tempo ini harus menjadi sesuatu yang diwaspadai oleh Pemerintahan Prabowo.

Pasalnya, Prabowo memiliki sejumlah program unggulan yang memiliki anggaran jumbo. Sebut saja makan bergizi gratis yang pada tahun depan telah dianggarkan di APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Baca juga: Cadangan Devisa Turun Jadi 136,2 Miliar Dolar AS, Gubernur BI: Enggak Usah Insecure

"Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis, jumbo, menjalankan pembiayaan terhadap program itu ditambah dengan utang jatuh tempo," ujar Eisha.

Dalam menyikapi ini, Pemerintahan Prabowo dinilai harus menggenjot pendapatan negara agar meningkat, jangan sampai malah menurun.

Jika kelak pendapatan negara tidak naik atau bahkan menurun, defisit fiskal tentu akan kena dampaknya, yakni menjadi semakin lebar.

"Kalau pendapatannya tetap atau turun, justru jadinya defisitnya akan besar. Pembiayaan lewat mana? Ditutup lagi bisa jadi lewat utang baru lagi. Ini rasanya jadi kayak kita enggak bisa lepas dari utang," ujar Eisha.