Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung mengaku menerima banyak suara kekecewaan seusai pihaknya menyatakan akan ambil bagian dalam pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Banyak yang kecewa ketika Muhammadiyah menyatakan, akan mengambil,” kata Azrul dalam diskusi ‘Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas’ di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Padahal lanjutnya, keputusan tersebut masih sebatas ‘akan’ di mana Muhammadiyah akan lebih dulu melihat apakah wilayah konsesi yang diberikan pemerintah sesuai dengan kriteria mereka yakni punya kemaslahatan bagi organisasi, negara dan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah, kata Azrul juga melakukan kajian dari berbagai aspek sebelum memutuskan sikap dalam polemik izin tambang bagi ormas keagamaan.

“Ini baru akan, apakah betul-betul akan? Tentu Muhammadiyah punya kajian - kajian yang mendalam,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak sembarangan dalam memutuskan sikap organisasi baik itu menolak atau menerima.

“Tentu PP Muhammadiyah tidak sembarangan, tidak sembrono menerima atau menolak tambang itu,” kata Azrul.

Adapun keputusan resmi PP Muhammadiyah dalam polemik izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan akan diumumkan secara resmi pada akhir pekan nanti.

Sementara, berdasarkan rapat pleno, PP Muhammadiyah memberikan lampu kuning menuju hijau untuk perizinan tersebut.

Baca juga: Ini Kata Pengamat Soal Keputusan Muhammadiyah Terima Tawaran Izin Tambang Pemerintah

Kata Azrul, sikap PP Muhammadiyah terkait izin tambang bergantung pada lahan mana yang diberikan pemerintah untuk dikelola. 

Sebab lanjutnya, pemerintah memberikan izin tambang bagi ormas keagamaan hanya terbatas pada 6 titik. Sedangkan titik yang menurut mereka paling baik soal kemaslahatan, sudah diklaim oleh ormas lain.

PP Muhammadiyah saat ini menanti keputusan pemerintah titik mana yang diberikan kepada mereka untuk dikelola. 

Jika titik yang diberikan dipandang baik bagi kemaslahatan organisasi, negara dan masyarakat sekitar, maka Muhammadiyah bisa saja memutuskan mengambil pengelolaannya.

“Pemerintah sampai hari ini belum menentukan titik mana yang akan diberikan, ini ada 6 titik, ada yang paling bagus sudah diklaim untuk ormas atau ormas B, jadi kita harus tahu dulu titik mana,” ungkap Azrul.

PP Muhammadiyah Kaji 4 Aspek untuk Putuskan Apakah Terima Pengelolaan Tambang

Setidaknya PP Muhammadiyah melakukan kajian mendalam terkait 4 aspek, yakni aspek hukum, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Aspek hukum menjadi aspek paling utama yang dikaji. Dalam kajian ini, PP Muhammadiyah melihat apakah lahan yang diberikan untuk dikelola itu benar-benar jelas dan bebas dari masalah hukum. Termasuk soal bagaimana posisi masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut.

Dalam mengkaji aspek hukum ini, PP Muhammadiyah bukan hanya mendengar dari sisi internal, tapi juga melibatkan para pakar atau mereka yang expert di bidangnya. 

Kemudian kajian dari sisi aspek ekonomi, yakni bagaimana manfaat dari pemberian izin tambang tersebut, apakah bermanfaat bagi organisasi dan negara, serta masyarakat sekitar atau tidak.

Lalu aspek terpenting yang dikaji adalah aspek sosial. Sebab kata Azrul, PP Muhammadiyah tidak menutup mata bahwa selama ini banyak tambang yang menyisakan masalah bagi masyarakat sekitar.

Sehingga jika PP Muhammadiyah menerima kebijakan izin untuk mengelola tambang, maka mereka akan melihat wilayah mana yang diberikan dan apa dampak sosial bagi masyarakat jika pertambangan itu berjalan.

Aspek terakhir yang dikaji ialah aspek lingkungan. Ia berkaca dari 2 ribu lubang tambang di Bangka Belitung, banyak pengelola yang sampai sekarang membiarkan lubang-lubang tersebut terbuka, dan tidak pernah melakukan reklamasi.

“Tentu PP Muhammadiyah tidak sembarangan, tidak sembrono menerima atau menolak tambang itu,” ungkap dia.