Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta seluruh barang impor ilegal temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal agar dimusnahkan.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, kalau tidak dimusnahkan, para importir nakal ini tidak akan kapok.

Adapun pada Jumat (26/7/2024) ini, Zulhas baru saja mengamankan produk yang diduga hasil impor ilegal senilai kurang lebih Rp 40 miliar di sebuah gudang di Jakarta Utara.

Produk yang diamankan tersebut merupakan hasil kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

"Saya sudah meminta kepada Satgas. Kita berkali-kali ini harus dilakukan penelitian yang mendalam dan langkah-langkah yang tegas, nyata," kata Zulhas di Jakarta Utara.

"Kalau dimusnahkan, musnahkan betul. Jangan musnahkan contoh. Nanti balik lagi orang, enggak kapok-kapok. Kita musnahkan seluruh yang jadi temuan," lanjutnya.

Ditemui di lokasi sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan hal serupa.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disebut ikut mendukung pemusnahan barang impor ilegal tersebut karena mereka adalah bagian dari satgas.

"(Produk impor ilegal) dimusnahkan. Kita kan ada tempat di Cibinong tempat pemusnahan. Ini kan baru pertama. Kita juga kerja sama dengan Kadin, nanti ada dukungan dari Kadin," kata Moga.

Sebagai informasi, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal telah mulai bekerja pada 18 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024.

Baca juga: Masa Tugas Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal Hanya Sampai Akhir 2024, 7 Barang Ini Dipelototin

Peraturan mengenai satgas ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Anggota Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal berasal dari 11 kementerian dan lembaga.

Mereka adalah Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM.