TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menilai
ada kemungkinan program makan bergizi gratis milik Prabowo-Gibran akan menggunakan bahan pangan hasil impor. Bahan pangan yang berpotensi diimpor antara lain seperti beras dan susu.

Menurut dia, hal itu bisa terjadi jika produksi pangan RI kurang untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

"Kalau kaitannya dengan program makan gratis, ya mungkin logikanya kalau produksinya dalam negeri kurang ya pasti impor," kata Sarwo ketika ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dalam melakukan importasi, Sarwo memandang masih ada besaran dan jumlah yang harus dihitung lagi secara lebih detail.

"Besarannya belum tahu karena memang masih dihitung berapa jumlah yang akan diberikan. Apakah itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau mungkin hanya untuk SD atau SMP. Tentunya disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia di pemerintah," ujar Sarwo.

Ia mengatakan, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk program makan bergizi gratis ini.

Namun, hingga saat ini, belum ada lagi undangan dari tim gugus tugas tersebut untuk membahas lebih lanjut soal program ini.

Ketahanan Pangan Indonesia Lemah

Sebelumnya, program makan bergizi gratis disebut berpotensi memunculkan impor pangan dalam skala besar dan melemahkan ketahanan pangan Indonesia.

"Ketahanan pangan kita itu lemah," kata Direktur Eksekutif Next Policy Grady Nagara dalam diskusi publik bertajuk “Salah Arah Kebijakan Makan Siang Gratis” yang diselenggarakan Next Policy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ekonom: Uji Coba Makan Bergizi Gratis Harusnya Dilakukan di Maluku hingga Papua, Salah Kalau di Jawa

"Bayangkan komposisi makan siang gratis bergantung pada komoditas seperti beras, daging, dan susu yang selama ini masih impor," lanjutnya.

"Paling tidak untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat, per tahunnya butuh 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, sampai 4 juta kiloliter susu," kata Grady lagi.

Menurut dia, potensi impor besar-besaran bisa terjadi jika desain kebijakan tidak mempertimbangkan dimensi diversifikasi pangan. Ia mencontohkan di Brasil yang anggaran makan siang gratis di sana mewajibkan 30 persen mengambil pasokan dari petani lokal.

Baca juga: Tim Prabowo Sebut Menu Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah Tak Sama

"Kita kan tidak terlihat akan seperti itu. Yang ada, potensi impor skala besar justru bisa
mematikan para petani kita yang kebanyakan tidak memiliki lahannya sendiri," ungkap Grady.

Anggaran Turun

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendapatkan anggaran sebesar Rp 329,9 miliar untuk tahun 2025. Angka ini menurun 25,45 persen dibanding pagu reguler tahun 2024 non bantuan pangan.