Puan Singgung Utang Besar Pemerintah Jokowi: Penerimaan Pajak Turun, Belanja Subsidi Meningkat
Puan Maharani mengatakan pemerintahan Joko Widodo dalam lima tahun terakhir melakukan penarikan utang dalam jumlah besar.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Pertumbuhannya sendiri tercatat mencapai 37,5 persen secara yoy.
Jadi Beban Pemerintahan Baru
Pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun pertama nantinya diperkirakan mengalami kesulitan. Pasalnya, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih lesu hingga pertengahan 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah lebih selektif menyusun rencana belanja di APBN 2025 lantaran melihat kondisi keuangan negara yang terbatas.
Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir pada Oktober 2024 ”mewariskan” kondisi kas negara yang cukup menantang bagi tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Rezim Jokowi juga menyisakan ”tabungan” negara yang menipis, selain utang jatuh tempo pemerintah yang besar pada 2025.
Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah pusat yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,3 triliun.
Itu terdiri dari utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 705,5 triliun serta utang berbentuk pinjaman (bilateral, multilateral, dan komersial) senilai Rp 94,83 triliun.
Pemerintahan Prabowo juga harus membayar cicilan bunga utang yang jumlahnya semakin besar.
Meski pemerintah masih menghitung angka definitifnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) memperkirakan total pembayaran bunga utang yang harus ditanggung dalam APBN 2025 mencapai Rp 561 triliun, naik dari Rp 497,3 triliun pada APBN 2024.
Di sisi lain, untuk menambal pelebaran defisit di APBN 2024, pemerintahan Jokowi juga akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih banyak dari rencana awal.
Baca juga: Sri Mulyani Anggarkan Rp 20,3 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah di RAPBN 2025
SAL ibarat tabungan atau dana cadangan negara yang berasal dari akumulasi sisa anggaran yang tidak terpakai dari tahun ke tahun.
Per akhir 2023, total SAL yang terkumpul adalah Rp 459,5 triliun. Awalnya, dalam APBN 2024, pemerintah berencana hanya memakai SAL sebesar Rp 51,7 triliun.
Namun, karena defisit anggaran melebar cukup signifikan pada 2024, pemerintah menambah penggunaan SAL sebesar Rp 100 triliun.
Dengan demikian, total dana SAL yang akan dipakai tahun ini diperkirakan mencapai Rp 151,7 triliun.
