TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2025.

RAPBN ini dinilai menjadi jembatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih RI.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menekankan RAPBN 2025 harus menjadi titik pijak arah kebijakan pembangunan ke depan.

Baca juga: Bank Indonesia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 4,7 Sampai 5,05 Persen di 2024

Said menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di 2025.

Menurutnya selama periode 2015-2023, hanya sekali pertumbuhan ekonomi RI melampaui target APBN. Yakni di tahun 2022 yang sebesar 5,31% dari target 5,2 persen, dan berhasil mencapai 5,31 persen.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pertumbuhan ekonomi sulit mencapai target?

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti ekonomi biaya tinggi karena perizinan dan korupsi, ketidakpastian hukum, kualitas SDM yang belum terampil, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi.

"Berbagai persoalan ini sudah kita bincangkan sudah lama sekali. Namun seolah belum cukup energi untuk keluar sepenuhnya dari persoalan ini," kata dia dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi saat ini, menurutnya, sangat bergantung pada konsumsi domestik, yang terancam menurun seiring dengan penurunan kelas menengah Indonesia sebanyak 8 juta jiwa dalam enam tahun terakhir. Padahal, kelas menengah merupakan penggerak utama konsumsi domestik.

"Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong pemerintah untuk lebih progresif dalam menyelesaikan masalah-masalah struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada dokumen Visi Indonesia 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, yang dianggap sebagai target moderat, kalaulah kita belum melangkah hingga 6 persen, " ujar dia.

Untuk mencapai target tersebut, konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi rendah, peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah ekspor.

"Setidaknya, kontribusi investasi perlu mencapai 1,5 persen dan ekspor 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahun," ucap Said.

Masalah nilai tukar rupiah yang cenderung melemah juga menjadi perhatian.

Pemerintah mengusulkan kurs Rp16.100 per USD untuk tahun 2025, namun Banggar DPR mendorong agar kurs lebih rendah, di level Rp15.900 per USD.

"Diharapkan, transformasi struktur ekspor dan peningkatan investasi dapat memperkuat rupiah," kata dia.

Terkait dengan tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang diusulkan sebesar 7,1 persen, Banggar DPR menginginkan tingkat bunga lebih rendah, setidaknya rata-rata 6,9 persen, agar fiskal lebih sehat dan kompetitif dibanding negara-negara peers.

"Pemerintah harus mempelajari, dan mengembangkan best practice dari negara peers yang berada di level 1 -3 persen. Pimpinan Banggar DPR berharap, suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di nota keuangan RAPBN 2025, setidaknya di rata rata 6,9 persen, dan ke depan didorong bisa lebih rendah lagi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah," kata Said.