Inisiatif ini sejalan dengan upaya Kementerian ESDM untuk memaksimalkan pemanfaatan Jargas.

“Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri sebagai pengganti LPG, serta mengurangi impor dan subsidi,” ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad, dalam keterangan resminya.

Ke depan, program Jargas diharapkan dapat diekspansi lebih luas dan penetrasinya lebih masif, mengingat penggunaan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam transisi menuju energi bersih.

Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha).

Hingga akhir 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai 992 ribu Sambungan Rumah (SR) yang tersebar di 17 provinsi.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan bahwa optimalisasi gas bumi sebagai solusi atas beban LPG bagi negara adalah sebuah keniscayaan. Terlebih dalam 10 tahun terakhir, konsumsi LPG untuk rumah tangga di Indonesia meningkat hingga 200%.

Dalam APBN 2024, porsi subsidi LPG merupakan yang terbesar, yaitu 44,55% atau senilai Rp83,27 triliun dari total subsidi energi senilai Rp186,90 triliun.

“Peningkatan alokasi anggaran subsidi LPG mulai terjadi sejak 2006, seiring dengan konversi penggunaan minyak tanah ke LPG,” jelas Komaidi.

Saat itu, LPG menjadi solusi karena beban subsidi minyak tanah terus meningkat, mencapai 50% dari total subsidi BBM pada 2006.

“Jika dibandingkan dengan minyak tanah, penggunaan LPG telah terbukti memberikan manfaat ekonomi, salah satunya perbaikan kondisi fiskal melalui penghematan anggaran subsidi di APBN,” lanjutnya.

Namun, ketergantungan yang besar terhadap impor LPG menyebabkan tekanan langsung pada kondisi fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Konsumsi LPG dalam negeri meningkat signifikan dari sekitar 1,27 juta ton pada 2007 menjadi sekitar 9 juta ton pada 2023, sementara produksi LPG dalam negeri hanya meningkat dari 1,40 juta ton pada 2007 menjadi 1,98 juta ton pada 2023.

“Konversi penggunaan LPG dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dapat menjadi solusi atas sejumlah kendala dalam penggunaan LPG di dalam negeri. Dari aspek fiskal, kondisi keuangan negara atau APBN berpotensi lebih baik karena harga gas bumi untuk satuan yang sama lebih rendah dibandingkan harga LPG,” sarannya. (Yudho Winarto/Kontan)

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Optimalkan Peran Gas Bumi, Ini Alasannya