TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arsjad Rasjid menduduki kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baru sekitar 3 tahun.

Namun, masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 2026 beredasarkan Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2021, kini digoyang sejumlah pimpinan Kadin daerah.

Kadin provinsi menginginkan adanya pergantian Arsjad dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang direncanakan pada Sabtu (14/9/2024).

Arjad yang merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, dinilai sudah tidak sejalan dengan napas Kadin Indonesia yaitu sebagai mitra dengan pemerintah.

Baca juga: Waketum Kadin Indonesia: 9 hingga 10 Kadin Provinsi Mendukung Diadakan Munaslub

Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, mengatakan dorongan Munaslub sebagai bentuk dinamika yang terjadi di tubuh Kadin.

Hal ini untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.

Selain oleh pengurus Kadin Daerah, kata Thomas, desakan munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha.

Mereka meminta Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk segera menggelar Munaslub.

"Kami para ketua umum Kadin Provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan," ujar Jusman, Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan sebagai Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa.

"Kami bersepakat atas dasar mufakat, mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia," kata Thomas.

Ia menyampaikan, Munaslub Kadin yang diusulkan merupakan jalan terbaik untuk iklim dunia usaha dan kebaikan bersama.

Terlebih, Kadin merupakan tempat berhimpun para pengusaha dan asosiasi yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah.

Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi juga sepakat perlunya segera digelar Munaslub.

Hal itu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keselarasan dalam tata laksana pemerintahan, dan kebermanfaatan untuk kemajuan daerah dan negara.

"Harapan kami Munaslub bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama," kata Nita.

Bos Blue Bird Pimpin Munaslub

Kadin provinsi tetap menginginkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terlaksana pada Sabtu (14/9/2024).

Adapun satu di antara agenda Munaslub Kadin yaitu pergantian ketua umum yang saat ini dipimpin Arsjad Rasjid.

Thomas Jusman mengatakan, Ketua Pelaksana Munaslub telah ditunjuk yaitu Bayu Priawan Djokosoetono.

"Ketua pelaksananya Pak Bayu Priawan," ujar Thomas.

Diketahui, Bayu Priawan merupakan Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk (BIRD), Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), serta Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Meski Kadin pusat menyatakan Munaslub ini menyalahi AD/ART, Thomas menyebut Munaslub adalah bagian dari mekanisme organisasi yang bisa diusulkan oleh Ketua Kadin provinsi dan asosiasi pengusaha yang merupakan anggota luar biasa Kadin Indonesia.

"Semangatnya demi kepentingan Kadin Indonesia ke depan. Untuk perkembangan lebih lanjut, kita ikuti saja," jelasnya.

Melanggar AD/ART

Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyatakan upaya menggelar Munaslub yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan, upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang nantinya merugikan iklim dunia usaha nasional.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka.

Eka menjelaskan, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi," tegas Eka.

Eka menjelaskan bahwa sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.

Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa.

"Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," tandas Eka.

Anindya Bakrie Pengganti Arsjad Rasjid

Di tengah muncul desakan Munaslub, nama Anindya Bakrie digadang akan menjadi pengganti Arsjad Rasjid.

Diketahui, Anindya Bakrie pun sebelumnya ikut dalam pemilihan ketua umum Kadin Indonesia pada Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2021.

Kabar Anindya Bakrie sebagai sebagai pengganti Arsjad disampaikan Ketua Kadin Kalimantan Utara Kilit Laing.

Ia menyampaikan, calon kuat yang akan menggantikan Arsjad adalah Anindya Bakrie yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

"Calon kuat nya Anindya," katanya ketika dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (13/9/2024).

Profil Anindya Bakrie

Anindya lahir di Jakarta pada 10 November 1974. Ia merupakan putra sulung dari Aburizal Bakrie dan Tatty Murnitriati.

Anindya Bakrie menikahi Firdani Saugi dan memiliki 3 orang anak.

Anindya mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Triguna dan ulus pada tahun 1986.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di sekolah Katolik khusus pria, Pangudi Luhur, yang berlokasi di Jakarta.

Ia kemudian belajar di Phillips Academy di Andover, Massachusetts, sebuah sekolah menengah atas di United States.

Anindya meraih gelar sarjana di bidang Teknik Industri dari Northwestern University, Illinois, pada tahun 1996.

Ia kemudian mendapatkan gelar Master dari Global Management Immersion Experience (GMIX) program di Stanford Graduate School of Business pada tahun 2001.

Dihimpun Tribunnews dari berbagai sumber, saat ini Anindya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bakrie Global Ventura sejak 2022 dan Komisaris PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.

Ia juga Komisaris Utama di PT Intermedia Capital Tbk sejak 2013 dan Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk sejak tahun 2019.

Anindya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Lativi Mediakarya pada 2017-2020 dan Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi pada 2019-2020.

Bersama Erick Thohir, Anindya juga merupakan pemilik klub sepak bola asal Inggris, yaitu Oxford United.