Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyapa Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ketika memberi sambutan dalam acara Trade Expo Indonesia 2024. 

Pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 pada Rabu (9/10/2024) ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Di hadapan Jokowi, Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyapa Anindya dan menyebut situasi Kadin saat ini sudah kompak kembali. 

Baca juga: Anindya Bakrie Buka Suara Dianggap Langgar Kesepakatan: Kepengurusan Kadin Baru 50 Persen

"Ketua Kadin Anindya Bakrie. Kadin sudah akur pak, sudah aman, sudah kompak," kata Zulhas di ICE BSD Tangerang yang merupakan tempat penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2024. 

Kadin saat ini tengah diterpa kisruh internal, di mana terdapat dualisme kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. 

Anindya Bakrie yang ditunjuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub 2024, telah melakukan safari ke sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, Anindya Bakrie kemarin telah mengumumkan susunan pengurus Kadin Indonesia, dan menempatkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.

Namun, pengumuman pengurus Kadin Indonesia dari pihak Anindya disebut sebagai tindakan pelanggaran kesepakatan oleh kubu Arsjad Rasjid.

Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munas XIII di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2021. Saat itu, jabatan Arsjad ditetapkan selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026.

Baca juga: Anindya Bakrie Tempatkan Arsjad Rasjid di Posisi Ini Dalam Kepengurusan KADIN

Kubu Arsjad menganggap kubu Anindya melanggar kesepakatan yang ada dengan mengumumkan kepengurusan periode 2024-2029.

Sebelumnya, Arsjad dan Anindya disebut telah menyepakati akan diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) setelah mereka dipertemukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pertemuan antara Arsjad dan Anindya digelar pada Jumat, 27 September 2024. 

Di pertemuan itu, mereka menyepakati Munas, yang digelar untuk menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan Kadin, dilakukan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan, Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan Jumat, 27 September 2024 tersebut.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

"Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024,” lanjutnya.

Kesepakatan tersebut, kata Dhaniswara, telah dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai.

Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah.

"Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia,” ujar Dhaniswara

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyatakan, setiap langkah yang diambil, termasuk penetapan pengurus organisasi, harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia.

"Demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Eka Sastra.