TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerahan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, dinilai sebagai langkah taktik politik yang cerdik dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penyerahan keputusan akhir soal IKN kepada Prabowo, mendakan Jokowi secara efektif melepaskan tanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek tersebut. 

"Jika proyek IKN nantinya gagal atau menemui hambatan besar, Jokowi akan memiliki ruang untuk mengatakan bahwa keberlanjutannya ada di tangan pemerintahan baru," kata Achmad kepada Tribun, yang ditulis Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, kondisi ini pun memberi beban politik kepada Prabowo yang tidak kecil. 

Baca juga: Elite Gerindra Bilang Keppres IKN Masih Dikaji: Prabowo Sibuk Susun Kabinet

Apalagi, sebagai presiden baru yang diharapkan melanjutkan pembangunan IKN, Prabowo akan langsung berhadapan dengan tantangan-tantangan besar terkait pendanaan, pembangunan infrastruktur, hingga memastikan ekosistem yang memadai di wilayah ibu kota baru. 

"Dengan langkah ini, Jokowi secara tidak langsung 'melempar bola panas' ke Prabowo, mengalihkan risiko kegagalan yang mungkin timbul di masa depan," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika proyek IKN tidak berjalan sesuai rencana, kritik publik, pengamat, hingga media internasional kemungkinan besar akan tertuju pada Prabowo, bukan Jokowi. 

Dengan demikian, Achmad menilai, Jokowi tidak akan sepenuhnya terbebani oleh warisan proyek ini, karena ia dapat dengan mudah menyatakan bahwa pemerintahan yang baru gagal meneruskan visinya.

Taktik Jokowi 

Achmad menyampaikan, langkah Jokowi ini bukan sekadar transisi kekuasaan biasa, melainkan strategi politik yang matang untuk melindungi citranya di masa depan. 

"Jokowi telah memulai proyek ini (IKN) dengan visi besar, tetapi dia juga tahu bahwa memindahkan ibu kota bukan sekadar proyek jangka pendek," ucap Achmad. 

Menurutnya, diperlukan komitmen dan investasi besar dari pemerintah berikutnya untuk memastikan proyek ini berjalan dengan lancar. 

Dengan menyerahkan tanggung jawab besar ini ke Prabowo, Jokowi menghindari risiko jangka panjang yang terkait dengan proyek ini.

Banyak pihak yang skeptis terhadap keberlanjutan IKN, terutama karena ada kekhawatiran bahwa proyek ini tidak akan membawa dampak ekonomi yang signifikan atau menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir yang ada di Jakarta. 

Ia melihat, Jokowi mungkin sadar akan kritik ini dan memutuskan bahwa beban risiko ini lebih baik dilimpahkan kepada presiden yang akan datang.