Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia masih terus melakukan importasi beras.

Hingga 13 Oktober 2024, realisasi impor beras mencapai 3,6 juta ton. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari.

Epi menjelaskan bahwa pengadaan beras dan gabah dalam negeri hingga saat ini telah mencapai 1.014.723 ton.

Baca juga: Kementan Sebut di Era Prabowo Indonesia Bakal Swasembada dan Ekspor Beras, Ini Peta Jalannya

Ia mencatat bahwa pada bulan September lalu pengadaan beras dalam negeri mencapai 124 ribu ton, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk bulan tersebut.

Pada bulan ini atau tepatnya hingga 13 Oktober, realisasi pengadaan beras mencapai 61.172 ton, sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

"Bisa jadi nanti sampai akhir Oktober bisa lebih besar lagi (dari 61 ribu)," kata Epi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (14/10/2024).

Selain pengadaan lokal, Bulog juga melanjutkan penugasan impor untuk memastikan ketersediaan stok sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun nanti.

Per 13 Oktober, realisasi impor telah mencapai 3,6 juta ton, di mana 2,8 juta ton sudah masuk ke gudang, sedangkan sisanya masih dalam proses pemuatan dan perjalanan.

Adapun pada tahun ini Indonesia memiliki kuota importasi beras sebanyak 3,6 juta ton. Artinya, Bulog telah merealisasikan seluruh kuotanya.

Epi kemudian mengatakan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog saat ini sebanyak 1.248.953 ton.

Jika ditambah dengan stok beras komersial sebanyak 257.371 ton, stok di gudang Bulog ada 1.506.324 ton.

Baca juga: Bank Dunia Sebut Beras RI Termahal di ASEAN, Bapanas Jadi Sorotan

Sebagaimana diketahui, Bulog menyerap beras dalam negeri melalui dua mekanisme.

Pertama, mengadakannya melalui mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan membelinya sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Kedua, melalui mekanisme komersial murni dengan harga pasar.

"Stok ini sudah kami sebarkan ke seluruh Indonesia, baik untuk keperluan bantuan pangan, serta untuk kebutuhan estimasi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)," ujar Epi.