Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Ekonom Indonesia yang mengajar di Amerika Serikat, Iwan J Azis mengatakan, sumber daya Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Dari 100 unit usaha di Indonesia 99 persen merupakan UMKM, namun perhatian publik seringkali hanya terfokus pada perusahaan besar yang jumlahnya hanya 1 persen."

"Sementara, kebutuhan dana UMKM sangat besar dan masih banyak potensi yang belum tergarap secara optimal," kata Iwan di Rakernas dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Padang. belum lama ini.

Iwan mendorong pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, termasuk melalui penyediaan akses modal yang lebih baik serta kebijakan yang pro-pertumbuhan.

"Saya  optimis dengan adanya kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah, UMKM dan lembaga keuangan salah satunya BPR/BPRS, Indonesia dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional," kata Iwan.

Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan, industri BPR BPRS hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat kala itu melalui paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88).

"BPR/BPRS hadir di pedesaan, ibukota kecamatan, hadir bersamaan dengan napas kehidupan masyarakat kecil, melayani sesuai kebutuhan masyarakat setempat, mengedepankan kearifan lokal dengan mandat khusus yaitu memberantas rentenir serta membiayai UMKM yang tidak bankable,” kata Teddy.

Dikatakannya, dengan perluasan fungsi dan peran dalam UU P2SK  menjadi jalan memperkuat resiliensi industri ini.

"Perlu disadari bahwa critical engine dari industri ini adalah adanya keberpihakan dari seluruh pemangku kepentingan yang menempatkan kami sebagai bank yang paling dekat dengan masyarakat UMKM," kata Tedy.

Baca juga: UMKM Butuh Pemahaman Digital untuk Kembangkan Usaha

Anggota Dewan Komisioner OJK,  Dian Ediana Rae mengatakan, pemerintah dan pihak terkait sedang berusaha untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui konsolidasi yang dapat mendorong efisiensi dan pertumbuhan yang lebih kuat di sektor BPR - BPRS”. 

Mantan Gubernur Bank Indonesia,  Burhanudin Abdullah mengatakan, BPR harus meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di era pemerintahan Prabowo Gibran yang berfokus pada pengembangan sektor ekonomi rakyat, peningkatan kesehatan, pendidikan, serta perumahan.

Ia menyoroti beberapa program kunci yang akan menjadi fokus pemerintahan yang akan datang yang mayoritas berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, dan masyarakat lokal, kemudian juga menekankan bahwa BPR memiliki peran penting dalam mendukung program-program pemerintah tersebut, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Baca juga: Menteri Maman Siapkan Tim Khusus Agar UMKM Bisa Tembus Rantai Pasok

“Saya berharap seluruh elemen BPR untuk berkomitmen dalam mengembangkan perekonomian rakyat dan memastikan keberhasilan program-program strategis pemerintah di masa depan. Kita harus fokus pada langkah-langkah konkret untuk membangun bangsa ini agar mampu bersaing dengan negara lain," ujarnya.

Rakernas ini menjadi program agenda tahunan Perbarindo sesuai dengan ADART Perbarindo yang juga merumuskan dan menghasilkan putusan-putusan terkait dengan tiga isu strategis saat ini yaitu pemenuhan modal inti, single present policy, serta implementasi SAK EP terkait CKPN pada BPR yang akan menjadi rekomendasi selanjutnya yang disampaikan kepada regulator dan stakeholder lainnya

Caption : Narasumber seminar Nasional dalam Rakernas Perbarindo kali ini bertajuk “Resiliensi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Pilar Pengembangan UMKM Dalam Pusaran Regulasi” yang dibuka oleh Dian Ediana Rae selaku Anggota Dewan Komisioner OJK di Padang belum lama ini