TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran selayaknya fokus pada upaya menjadikan Indonesia salah satu tujuan utama investasi di Asia Tenggara. 

Pasalnya, jika dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam, posisi Indonesia masih kalah seksi di mata investor global.

"Jika kita bandingkan, Vietnam menjadi salah satu bintang dalam menarik foreign direct investment (FDI) dalam beberapa tahun terakhir," kata Pengamat Hubungan Internasional, Zenzia Ihza Sianica, Jumat (1/11/2024).

Diketahui, berdasarkan data tahun 2023, Vietnam menerima aliran FDI sebesar $27,72 miliar, sedangkan Indonesia hanya mengantongi $22,31 miliar.

Angka ini menunjukkan, meski Indonesia berada di jalur positif, Vietnam dan negara lain di Asean seperti Thailand dan Singapura lebih agresif dalam mereformasi kebijakan pro-investasi.

Namun Zenzia menekankan, pasar Indonesia menawarkan keuntungan dari segi populasi yang besar. 

“Jika kita lihat skala nasional, Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, jauh di atas Vietnam yang hanya sekitar 100 juta," jelasnya.

Padahal, Indonesia unggul dari segi pasar. Tetapi tantangannya adalah daya beli yang masih belum merata. 

"Ada gap antara urban dan rural yang perlu diperbaiki untuk menarik lebih banyak investor," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Selamatkan Sritex, Serikat Buruh Sebut 100 Ribu Orang Terhindar dari Kemiskinan 

Zenzia menambakan, faktor kemudahan dalam mendirikan usaha juga menjadi salah satu kendala utama di Indonesia. 

Menurut data Ease of Doing Business, Vietnam berada di peringkat yang lebih baik daripada Indonesia dalam hal kemudahan berusaha, yang mencakup aspek perizinan dan regulasi.

"Indonesia masih dihadapkan pada birokrasi yang kompleks dan izin usaha yang lambat. Ini berbeda dengan Vietnam yang lebih cepat dalam memberikan izin dan memiliki nilai investasi minimal yang lebih rendah untuk mendirikan bisnis," ungkap Zenzia. 

Menurut Zenzia, salah satu masalah yang kerap diabaikan oleh pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja.

"Pemerintah cenderung terlalu fokus pada pendapatan dari hasil bumi, pertambangan misalnya. Hasil bumi memang menguntungkan untuk negara, namun yang dibutuhkan rakyat adalah lapangan kerja yang bisa menopang hidup mereka sehari-hari. Ini yang harusnya jadi prioritas. Apalagi belakangan ada arus gerlombang PHK di berbagai sektor usaha,” paparnya.