Angka karyawan yang diliburkan pun bisa terus bertambah, jika pihak kurator dan hakim pengawas dari Pengadilan Niaga Semarang tidak mengambil keputusan cepat untuk mengizinkan keberlangsungan usaha Sritex.

Bila ini terjadi dan berujung PHK massal, menurutnya hal ini sama seperti menumpuk permasalahan baru.

Jangan Lawan Perintah Prabowo

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Semarang dalam kasus Peninjauan Kembali (PK) status pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, upaya komunikasi dengan pihak kurator dimaksudkan demi menyelamatkan puluhan ribu buruh Sritex dari PHK massal.

“Ini perintah Presiden yang harus saya laksanakan, tidak bisa tidak. Ini kita akan juga melakukan upaya koordinasi dengan kurator karena ini kepentingan bangsa, ini kepentingan kemanusiaan,” kata Ebenezer dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

Lobi-lobi ini, kata Ebenezer, karena diharapkan kurator dan hakim pengawas dapat mengizinkan keberlangsungan usaha Sritex, yang erat kaitannya dengan nasib puluhan ribu buruh. 

Di mana saat ini ada sekitar 2.500 karyawan Sritex yang sementara dirumahkan. Sementara, stok bahan baku untuk kelangsungan usaha hanya mampu bertahan selama 3 pekan ke depan.

Sehingga ancaman PHK massal ribuan buruh Sritex masih mungkin terjadi jika permohonan kelangsungan usaha tersebut tidak diamini oleh kurator.

Ia pun meminta tak ada pihak yang main-main dengan nasib puluhan ribu buruh, kecuali para pihak tersebut berani menentang perintah Presiden Prabowo Subianto yang hendak menyelamatkan para buruh dari ancaman PHK.

“Artinya, jangan main-main lah, kecuali mereka emang berani berhadapan dengan puluhan ribu nasib buruh yang bergantung terhadap Sritex, berani juga melawan perintah Presiden Prabowo. Karena ini perintah konstitusi yang dijalankan oleh Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat konstitusi itu sendiri,” kata Noel.

Lebih lanjut, Kemnaker akan berkoordinasi dengan 3 lembaga kementerian, yakni Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk merealisasikan perintah Presiden Prabowo. 

Baca juga: Mendag Jawab Tudingan Bos Sritex yang Sebut Permendag 8 Biang Kerok Loyonya Industri Tekstil

Noel menegaskan, Presiden Prabowo tidak ingin ada yang namanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Orang nomor satu di RI itu disebut tak mau melihat buruh atau pekerja menderita.

Untuk memastikan tidak adanya PHK massal, Noel berencana mendatangi lagi pabrik PT Sritex di Sukoharjo pada Jumat, 15 November 2024 nanti.

"Saya hari Jumat ke Sritex. Jumat ini saya akan memastikan bahwa di Sritex itu tidak ada PHK. Ini penting sekali," katanya.