Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyatakan perusahaan swasta besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan terlibat dalam program pembangunan perumahan di pedesaan.

"Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," katanya di Kabupaten Sumbawa, NTB, dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (17/11/2024).

Adapun untuk program pembangunan di desa, karena lahan masih ada, maka akan difokuskan pada pembangunan rumah tapak.

Baca juga: Program Rumah Prabowo Kurang Dana, Menteri Ara Minta Tambahan Uang Rp48,4 Triliun ke Sri Mulyani

Sementara itu untuk di perkotaan karena tanahnya kurang dan harganya mahal, maka akan dibangun rumah susun.

Fahri meminta agar bahan bangunan untuk rumah rakyat di desa bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, serta bahan material pembangunan rumah bisa dipasok dari pedesaan.

Hal itu agar desa tidak mengandalkan pasokan dari pemerintah pusat.

"Kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan. Teknisnya kira-kira begitu," ujar Fahri.

Lalu, menurut dia, pembangunan rumah masyarakat di desa juga harus memperhatikan sanitasi.

Pemenuhan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di setiap rumah, khususnya rumah masyarakat miskin, perlu menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.

Sebab, Fahri memandang saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK.

"Pemerintah Daerah harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," tutur Fahri.

Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menilai bahwa Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya.

Sehingga, diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ucap Fahri.

Ia pun meminta Pemerintah Daerah melakuakn pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian, serta rumah-rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah menjadi layak huni.

Sebagaimana diketahui, program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan terbagi 1 juta di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.