Pemerintah Bakal Bangun Hunian Vertikal di Lahan KAI Dekat Stasiun Manggarai Jakarta
PT KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektare yang siap untuk pengembangan TOD disertai hunian terintegrasi.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkap bahwa lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di dekat Stasiun Manggarai Jakarta akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal.
Ia mengatakan, lahan milik KAI yang berada dekat Stasiun Manggarai ada seluas 60 hektare. Sekitar 6 hektare itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal.
"Sekitar 6 hektare yang bekas perumahan pegawai KAI bisa segera dikonversi mungkin bisa menjadi sampai dengan 5-10 tower di Manggarai," kata Tiko, sapaan akrab Kartika, dalam acara dialog "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di BTN Tower, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Baca juga: Nilai Cicilan Rumah yang Ideal untuk Gen Z Segmen MBR di Bawah Rp 1 Juta
Menurut dia, lahan tersebut memiliki lokasi yang strategis karena bisa dibangun menempel dengan Stasiun Manggarai.
Tiko mengatakan bahwa pembangunan hunian ini tidak akan semuanya dikerjakan oleh BUMN, baik Perum Perumnas maupun KAI.
"Kita ingin nanti juga ada pihak swasta yang juga bergabung dengan kami untuk membangun dengan skala yang berbeda-beda," ujarnya.
Tiko telah menyiapkan sejumlah skema kerja sama untuk pembangunan hunian ini. Bentuk-bentuk kolaborasi ini sebelumnya sudah pernah dilakukan ketika BUMN ingin bekerja bersama pihak swasta.
Pertama, bisa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), di mana nantinya pengembang swasta yang mengembangkan dan kemudian pada waktu dijual unitnya, ada bagi hasil dengan Perumnas ataupun KAI sebenarnya yang memiliki tanah.
Kedua adalah Joint Venture (JV), di mana pihak swasta dengan Perumnas atau KAI bisa bersama-sama membentuk perusahaan baru.
Dalam JV, perusahaan swasta bisa menyuntikkan ekuitas ke perusahaan bentukan bersama itu, sedangkan Perumnas atau KAI bisa menyuntikkan lahan yang mereka miliki.
Ketiga adalah Built-Operate-Transfer (BOT). Di kolaborasi ini, pihak swasta akan membangun, mengoperasikan, lalu melakukan transfer aset ke BUMN.
"Kami sangat terbuka di BUMN untuk bisa bekerjasama dengan pemodal swasta dan tentunya dengan skala yang berbeda-beda," ucap Tiko.
Ia juga memastikan BTN akan standby sebagai pemberi kredit, baik untuk pengembang maupun untuk pembeli akhirnya nanti di sisi masyarakat.
Tiko menegaskan bahwa skema seperti ini akan ditingkatkan skalanya untuk tiga tahun ke depan.
Sebab, menurut dia BUMN tidak mungkin menjalankan seluruh proyeknya sendiri.
"Kami tentunya sangat gembira sama pihak swasta bisa berinvestasi bersama dengan kami. Tentunya kami juga ingin partisipasi ini juga memberikan berbagai inovasi baru," tutur Tiko.
"Kami tahu bahwa desainnya, konsep marketingnya, dan konsep dunianya bisa punya ide yang beda-beda. Nah ini kami terbuka untuk diskusi dan juga untuk melihat potensi ini ke depan," pungkasnya.
Kawasan Stasiun Manggarai Ditata
Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menata kawasan permukiman sekitar Stasiun Manggarai untuk dibangun hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait akan berkoordinasi dengan KAI untuk menyusun perencanaan program penataan ini.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menginginkan lahan negara di kawasan perkotaan ditata, sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat.
Upaya ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survey dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," kata Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.
Politikus Partai Gerindra itu memandang lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat.
Terlebih, lokasi Stasiun Manggarai berada di kawasan strategis perkotaan, sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.
Ara juga tengah menjalin koordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar bisa memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.
Adapun PT KAI saat ini telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun empat hunian berbasis kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) di sejumlah stasiun yang ada.
Lokasinya antara lain di Samesta Mahata Serpong, Samesta Mahata Margonda, Samesta Mahata Tanjung Barat, dan Samesta Parayasa.
PT KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektare yang siap untuk pengembangan TOD disertai hunian terintegrasi.
Beberapa lokasi yang tengah disiapkan antara lain di Kota Solo, yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, serta Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya.
Ada dua stasiun lagi yang sudah ditetapkan, di mana keduanya terletak di Tangerang, yaitu Stasiun Cicayur di BSD dan Stasiun Sudimara di Bintaro.
"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep TOD atau kawasan hunian terintegrasi," kata Erick Thohir.
"Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api, sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," lanjutnya.