Contohnya, bila mengacu pada regulasi yang ada, seharusnya harga gas itu 6 dolar AS per MMBTU, tetapi pada pengimplementasiannya menjadi sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.

"Kita dorong supaya revisi Perpres tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga insentif HGBT ini dapat berlanjut," ucap Putu.

Putu menegaskan bahwa manfaat yang diperoleh oleh industri hilir sangat besar dari kebijakan HGTB ini.

Ia mengatakan, pihaknya harus bisa meyakinkan kementerian dan lembaga lain, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang lebih luas

"Jadi memang benar-benar kami harus bisa meyakinkan kementerian lembaga lain, Kementerian ESDM kemudian Kementerian Keuangan, bahwa kebijakan HGBT ini manfaatnya lebih banyak daripada hanya sekadar manfaat penerimaan negara yang diperoleh dari gas bumi tersebut," pungkas Putu.

Baca juga: Industri Hulu Migas Kasih Saran Ini ke Pemerintah Jika Kebijakan HGBT Diperpanjang

Dalam acara diskusi yang sama sama, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkap bahwa yang akan berakhir pada 2024 ini menimbulkan kekhawatiran bagi tujuh industri penerima manfaat,

Pasalnya, kehadiran kebijakan ini dinilai tepat bagi industri penerima karena mampu meringankan perusahaan dari sisi biaya.

"Ini kan menjadikan sebuah pertanyaan, menjadi sebuah kekhawatiran daripada semua industri yang tujuh sektor penerima HGBT, bagaimana kelanjutannya. Ini yang kami juga ingin mendapatkan sebuah kepastian," kata Edy.

Edy menambahkan bahwa tanpa kebijakan HGBT, nasib industri keramik pada tahun 2020 bisa sangat berbeda.

Baca juga: Bos Pupuk Indonesia Yakin Pemerintah Bakal Perpanjang Kebijakan HGBT

"Bagaimana nasibnya kami hari ini? Bagaimana daya saing industri keramik hari ini? Uncertainty-nya tinggi. Apalagi kita tahu 2020 itu semua orang menhadapi pandemi COVID-19," ujar Edy.

Menurut dia, kebijakan HGBT sangat membantu mengurangi biaya produksi, di mana lebih dari 30 persen mampu ditekan.

Keberlanjutan kebijakan HGBT dinilai bukan hanya penting bagi sektor keramik, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"HGBT harus jalan kalau memang pemerintah ingin mengejar pertumbuhan di atas 5 persen, 6 persen, bahkan sampai 8 persen. Untuk mengejar pertumbuhan 8 persen hanya satu rumusnya, industri dalam negeri mesti berkembang," ucap Edy.

"Industri dalam negeri bagaimana bisa berkembang kalau tidak didukung dengan energinya? Jadi the engine of growth untuk negara adalah manufaktur, industri. Nah, industri mati hidupnya tergantung kepada energi," lanjutnya.