"Apakah tujuannya sekadar penyelarasan administrasi atau mekanisme penjualan ke BUMN sebelum disalurkan ke luar karena ketidakjelasan ini berpotensi market risk off," paparnya.

Ekspor SDA Satu Pintu Melalui BUMN

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh penjualan hasil ekspor komoditas SDA dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal. 

Kebijakan ini disampaikan dalam rapat paripurna mengenai penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Langkah tersebut diambil pemerintah untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, serta monitoring terhadap perdagangan komoditas penting nasional di pasar internasional. 

Untuk payung hukumnya, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam pada hari yang sama.

"Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, penerbitan peraturan pemerintah ini adala langkah stretegis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ujar Presiden Prabowo.

Eks Danjen Kopassus itu mengatakan pemerintah menetapkan sektor energi, perkebunan, dan mineral sebagai prioritas awal dari implementasi peraturan ini.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," tegas Prabowo.