TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan warga Jakarta untuk kembali menggunakan kendaraan pribadi yang sempat dibatasi melalui kebijakan ganjil-genap.

Ia menyampaikan, masyarakat yang mengendarai mobil bisa mencegah penyebaran virus corona di Jakarta.

Sebab, interaksi banyak orang di kendaraan umum bisa dikurangi dengan mengendarai mobil pribadi.

"Ganjil genap tetap seperti semula (dicabut sementara waktu,-Red), di dalam kendaraan umum dibatasi jumlahnya."

"Di sisi lain, kendaraan pribadi yang kemarin dibatasi, kami izinkan untuk kembali ke kendaraan pribadi," ujar Anies Baswedan, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Senin (16/3/2020).

"Dengan berada di kendaraan pribadi, dia bisa mempunyai jarak pribadi dengan pribadi lain," jelasnya.

Pada konferensi pers Minggu (15/3/2020) kemarin, Anies telah menyatakan untuk mencabut peraturan ganjil genap. 

Selain itu, Anies juga mengurangi operasional kendaraan umum. 

Baca: Anies Disebut Terlalu Cepat Bikin Kebijakan soal Corona, DPRD Gerindra: Agar Tak Panik saat Lockdown

Baca: Anji Bela Anies Baswedan yang Dituding Guntur Romli Cari Panggung di Kasus Corona

Dalam pernyataanya hari ini, Anies menyebut, pasien positif corona banyak ditemukan di Jakarta, sehingga masyarakat DKI diimbau untuk lebih waspada.

"Dari 17 kasus positif yang diumumkan, 14 kasus terjadi di Jakarta."

"Artinya resiko di kota ini amat tinggi, dan kita tetap harus waspada," ungkapnya.

Namun, Anies meminta masyarakat agar tak panik, dan bisa meniru negara lain dalam menangani penyebaran virus corona.

"Jangan panik, dan jangan meremehkan, kita bisa belajar dari tempat lain dalam melakukan social distancing ini amat penting dan amat instrumental, agar penyebaran Covid-19 ini bisa berhenti," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua pihak bisa menangani corona dengan baik.

"Kami berharap pada semua agar bisa menjalani dengan sebaik-baiknya," katanya.

"Kami segenap jajaran berada di rumah, dan berkegiatan di rumah, Insya Allah kami bisa menjalani ini semua," imbuh Anies Baswedan.

Ikuti Arahan Jokowi, Anies Kembalikan Jam Operasional Transjakarta hingga MRT

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk tetap menyediakan layanan transportasi umum di tengah wabah virus corona yang menyebabkan penyakit covid-19.

Anies mengembalikan jam operasional Transjakarta, mass rapid transit (MRT) Jakarta, dan light rail transit (LRT) Jakarta seperti sedia kala mulai Selasa (17/3/2020).

Jam operasional tiga transportasi umum itu dibatasi dari pukul 05.00 sampai 18.00 WIB pada Senin (16/3/2020) ini untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta yang disiarkan melalui akun Facebook Pemprov DKI Jakarta, Senin dikutip dari Kompas.com. 

Baca: Liga 1 2020 Ditunda 2 Pekan Akibat Virus Corona, Pelatih Persija Dukung Keputusan PSSI dan PT LIB

Meskipun jam operasional Transjakarta, MRT, dan LRT kembali normal, Anies mengurangi jumlah penumpang di tiga moda transportasi umum itu.

Tujuannya agar penumpang di dalam tiga moda itu memiliki jarak satu sama lain.

"Kami akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Artinya, akan ada pembatasan jumlah penumpang per bus dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta," kata Anies.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, jam operasional transjakarta, MRT, dan LRT kembali seperti semula pada Selasa besok.

Transjakarta beroperasi 24 jam, MRT Jakarta beroperasi pada pukul 05.00-24.00 WIB, sementara LRT Jakarta beroperasi pada pukul 05.00-23.00 WIB.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga jarak," ucap Syafrin.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus tetap menyediakan layanan transportasi umum.

Arahan ini berkaitan dengan wabah virus corona di Indonesia.

"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Baca: Isu Virus Corona Tak Surutkan Animo Penonton Film Mariposa di Hari Pertama Penayangannya

Namun, Presiden Jokowi menekankan bahwa penyediaan layanan transportasi umum tersebut harus dengan beberapa syarat.

Syarat yang dimaksud yakni meningkatkan kebersihan moda transportasi moda transportasi itu sendiri.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.comNursita Sari)