TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya mulai rapat koordinasi simulasi dan skenario seandainya pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown di Jakarta.

Rapat itu digelar bersama seluruh polres yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2020).

"Simulasi ini kami lakukan di Polda. Bukan di lapangan, ini makanya kita meminta data masing-masing polres. Dari data polres ini dikumpulkan dan kita rapatkan hari ini," kata Yusri kepada awak media, Senin (30/3/2020).

Menurutnya, kegiatan ini tidak jauh beda dengan rapat sistem pengamanan untuk mempersiapkan agenda-agenda besar pemerintah lainnya. Misalnya, pengamanan pilkada hingga pilpres.

Baca: Profil dr Tirta, Dokter yang Gencar Kritik dan Beri Edukasi soal Virus Corona

"Ini yang sispamkota seperti yang sering kita lakukan. Misalnya pengamanan pilpres, pilkada semua kita lakukan simulasi dulu. Jadi supaya bisa mengingatkan anggota, supaya bisa dikendalikan satu suara semua ini lah kegunaan simulasi," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya nantinya bakal meminta data kepada seluruh polres terkait daerah mana yang akan ditutup jika nantinya pemerintah memutuskan lockdown di Jakarta.

"Jadi yang diminta itu adalah rencana pengamanan mana daerah-daerah yang akan di sekat atau ditutup. Itu gunanya untuk pelatihan simulasi pengamanan yang mulai dari kecil, sedang dan terberat dilaksanakan," pungkasnya.

Ia memastikan, polisi menjamin akan bersiap menghadapi dan mendukung sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Baca: Kekhawatiran Warga Akan Limbah dari RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet

"Jadi intinya polisi gak mau under estimate ya. Polisi harus siap apapun yang terjadi sampai yang terberat berdasarkan kebijakan pemerintah polisi harus siap. Itu intinya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menanggapi beredarnya surat telegram dengan nomor STR/414/III/OPS.2./2020 yang memerintahkan Kapolres untuk membuat suatu skema rekayasa atau penutupan arus lalu lintas dari dan menuju Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan adanya telegram tersebut. Menurutnya, surat itu bertujuan agar seluruh Kapolres mempersiapkan skenario seandainya pemerintah melakukan karantina wilayah.

"TR untuk minta data di masing-masing wilayah karena mau rencana latihan simulasi situasi sekarang ini. Sekarang seperti apa harus latihan," kata Yusri kepada awak media, Minggu (29/3/2020).

Namun demikian, ia memastikan, hingga saat ini belum ada instruksi terkait adanya karantina wilayah tersebut. Pemerintah masih memilih opsi social distancing.

"Sekarang situasi jakarta masih social distancing, physical distancing. Tidak ada karantina wilayah atau lock down. Tapi kita harus tetap latihan. Apapun yang terjad kita sudah latihan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusri kembali menegaskan, saat ini masih belum ada rencana karantina wilayah di Jakarta.

"Rencana akan latihan atau simulasi, bukan lockdown atau karatina. Jakarta belum mengenal karantina. Tapi kalau pemerintah mau laksanakan silahkan. Tapi kita sudah latihan," tuturnya.

"Jadi kita latihan simulasi situasi sekarang ini. Jadi kita minta data di masing wilayah, kumpulkan rapatkan dibikin pelatihan bersama. Jadi besok-besok apapun yang terjadi sudah siap latihan," pungkasnya.

Nantinya, yang bertugas melakukan penutupan akses masuk ke Jakarta akan dilakukan oleh TNI dan Polri.