TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan warga negara Indonesia (WNI) yang tiba dari luar negeri bisa langsung pulang ke rumah namun berstatus orang dalam pemantauan (ODP) terkait virus corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3/2020), yang membahas mengenai penanganan arus masuk WNI dan pembatasan perlintasan WNA di masa pandemi Covid-19.

Presiden mengatakan, prioritas saat ini bukan hanya mengendalikan mobilitas orang antarwilayah di dalam negeri seperti arus mudik, namun juga mobilitas antarnegara yang membawa imported cases.

Oleh sebab itu, ia ingin protokol kesehatan di airport, pelabukan serta di pos lintas batas lebih diperketat lagi.

"Dan terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di tanah air," kata Jokowi dalam rapat seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca: Pro Kontra Darurat Sipil dan Karantina Wilayah, Ini Kata Jubir Jokowi

Baca: Pengamat Imbau Pemerintah Pilih Kebijakan Karantina Wilayah Ketimbang Darurat Sipil

Baca: Update Corona 30 Maret di Indonesia: Bertambah Jadi 1.414 Kasus, 75 Sembuh, 122 Meninggal Dunia

Bagi WNI yang tidak mempunyai gejala Covid-19, mereka bisa dipulangkan ke daerah asal, namun akan berstatus sebagai ODP.

"Jadi setelah sampai di daerah betul-betul kita harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin," kata Presiden.

Namun demikian, jika WNI tersebut mengalami gejala terinfeksi virus corona, maka akan dilakukan isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan.

"Sedangkan untuk yang memiliki gejala harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah kita siapkan, misalnya di Pulau Galang," jelasnya.

Terkait perlintasam warga negara asing, Jokowi meminta agar kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke Indonesia ini dievaluasi secara reguler dan secara berkala.

"Dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan COVID-19 dari berbagai negara yang ada di dunia," tandasnya.

Baca: Cegah Corona, ASN Dilarang Mudik saat Lebaran hingga Jokowi Siapkan Perpres

Baca: Kronologi Kisah Miris Jenazah Pasien ODP Covid-19, Batal Dimakamkan, Ditolak & Diusir Warga

Baca: UPDATE Corona Global 31 Maret Pukul 10.00 WIB: Kematian Terendah di Israel, Infeksi AS Tertinggi

Adapun langkah tersebut diambil oleh Presiden menyikapi episentrum covid-19 yang telah berubah dari sebelumnya di Tiongkok kini berada di Amerika Serikat dan Eropa.

Jokowi mengatakan di banyak negara yang telah mendatarkan kurva penyebaran Covid-19, sedang menghadapi gelombang baru dengan adanya imported cases.

Jokowi juga menerima laporan bahwa dalam beberapa hari ini ada sekitar 3 ribu pekerja migran setiap harinya yang kembali dari Malaysia.

"Arus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bisa jutaan WNI yang akan pulang," ujar Jokowi.

Selain pekerja migran, pemerintah juga akan mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal di luar negeri.

"Perkiraan kita ada kurang lebih 10.000-11.000 ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screening mereka," terang Jokowi.

Jokowi berharap, dengan sejumlah antisipasi tersebut kedatangan para WNI tersebut tidak membawa imported cases virus corona (covid-19).

Baca: Jokowi Ungkap Masyarakat Terpaksa Mudik, Penghasilan Turun karena Corona, Ini Tindakannya

Baca: Seruan AA Gym untuk Tidak Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Arus Mudik

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi telah membahas mengenai pengurangan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain antarwilayah di dalam negeri.

Jokowi menyebut, banyaknya pekerja informal di kawasan Jabodetabek yang pulang kampung dipengaruhi penghasilan yang menurun drastis.

Menurutnya, diterapkannya kebijakan tanggap darurat yakni kerja di rumah, sekolah dari rumah serta ibadah dari rumah berdampak pada kondisi ekonomi para pekerja informal.

Banyak dari mereka kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya.

"Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tetapi karena memang terpaksa," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas antisipasi mudik lebaran, Senin (30/3/2020) di Istana Kepresidenan Bogor.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah meningkatkan pengawasannya.

Seperti diketahui, saat ini banyak kepala daerah telah mengimbau agar warganya yang berada di Jakarta untuk tidak mudik terlebih dahulu.

Namun menurut Presiden, imbauan-imbauan tersebut belumlah cukup dan harus ada langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Baca: Jokowi Buka Data Mudik di Tengah Wabah Corona: Sudah 978 Bus Angkut 14 Ribu Orang ke Daerah

Baca: Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat, Ganjar Pranowo dan Sri Sultan HB X Dipuji Jokowi 

Oleh sebab itu, Presiden meminta perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian serta program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil dapat segera dilaksanakan di lapangan.

"Saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan."

"Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," kata Jokowi dalam ratas seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga mengingatkan agar para pemudik yang pulang ke kampung halamannya tersebut diperiksa kesehatannya dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada.

"Saya juga perlu ingatkan agar dilakukan secara terukur. Jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," terang Presiden.

Dengan demikian, ia berharap warga yang ada di desa juga terjamin keselamatannya.

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," jelasnya.

(Tribunnews.com/Tio)