Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta memutuskan mengalihkan sejumlah rencana anggaran  untuk penanganan virus corona atau Covid-19 di ibu kota.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyepakati realokasi anggaran sebesar Rp256,5 miliar dari hasil efisiensi kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), sosialisasi peraturan daerah, dan kegiatan reses dalam rapat pimpinan gabungan.

"Ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan," ujar Prasetio usai memimpin Rapimgab di DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4/2020).

Baca: Pasien Positif Covid-19 di Maluku Bertambah Menjadi 22 Orang

Adapun para pimpinan fraksi dan komisi juga menyepakati efisiensi realokasi anggaran untuk kegiatan reses, Bapemperda, pembahasan Banggar, Pansus, Bamus, Badan Kehormatan, kunker komisi dan sister city, serta penyelenggaraan giat pimpinan.

Selain melakukan realokasi anggaran, DPRD DKI turut memutuskan menyetop sejumlah kegiatan supaya pengalihan dana bisa lebih optimal dan membawa manfaat bagi masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB.

Baca: 349 WNI ABK MV Explorer Dream Akan Dievakuasi Rabu Pekan Ini

"Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbah Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan," katanya.

Kasus Corona di DKI Jakarta Alami Pelambatan Pesat  

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo mengatakan bahwa kasus Covid-19 di DKI Jakarta mengalami pelambatan yang cukup pesat.

Ia berharap ke depannya kasus Corona terus menurun.

"Khusus DKI Jakarta perkembangan terakhir kasus positif telah alami perlambatan yang pesat. Dan saat ini telah mengalami flat dan kita doakan semoga tidak terlalu banyak kasus positif yang terjadi," kata Doni dalam video conference,  Senin, (27/4/2020).

Baca: Ini 10 Kelurahan di Jakarta dengan Pasien Corona Terbanyak

Hal itu menurut Doni karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berjalan dengan baik.

Pelaksanaan PSBB tersebut telah dilaporkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi.

"Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik," tuturnya.

Pemerintah DKI menurut Doni tegas dalam menerapkan PSBB.

Pemerintah DKI mengeluarkan himbauan, peringatan, hingga sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti protokol kesehatan.

Baca: Kriminalitas Meningkat 10 Persen Selama PSBB, Kapolda Metro Jaya Operasikan Tim Anti Preman

"Ada 543 perusahaan dan tempat kerja yang melakukan pelanggaran. Sedangkan hanya 76 saja yang disegel sementara. Karena mereka bukan 11 komponen atau bidang yang dapat pengecualian. Sisanya, dalam bentuk peringatan dan teguran. Mudah-mudahan langkah tegas gugus tugas provinsi DKI dapat memberikan efek yang positif bagi semakin berkurangnya kasus positif di Jakarta," pungkasnya.