TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyoroti program Kartu Prakerja dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Rabu (29/4/2020).

Ia khawatir program yang diluncurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan tertentu.

Baca: Cara Mengatasi Demam pada Anak, Ketahui Gejala dan Penyebabnya

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.

Kemudian, ia mencontohkan ada pelatihan online tentang pembuatan pempek sebesar Rp 600 ribu.

Ia merasa bingung harga pelatihan sebesar itu tak masuk akal.

Baca: Jokowi Langsung Datangi Rumah Warga untuk Bagikan Sembako Saat Pandemi Corona

"Ada dua aspek yang harus bapak awasi dalam konteks tipikor. Pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600 ribu. Itu kan ada e-katalog, kalau misalnya bapak usut pengadaan," ujar Habiburokhman.

"Pempek ya gitu-gitu aja pak, (masak) Rp 600 ribu. Belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia meminta KPK untuk terus mengawasi pelaksanaan Kartu Prakerja.

"Jadi itu gimana penentuan harga itu, ada bikin kopi (harga pelatihannya) sekian ratus lebihlah, itu dikejar pak. Ini kita geregetan pak, kita pengin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja, jangan ada yang berani mengambil kesempatan," pungkasnya.