TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia belum mampu menjawab tantangan yang ada saat ini, yakni pembukaan lapangan kerja yang besar dalam memenuhi kebutuhan industri.

"Karena kebutuhan dunia usaha berapa, kualitas seperti apa, dan jenis-jenis lulusannya berapa, kita tidak tahu datanya," kata Fikri dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan jajaran eselon 1 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI secara virtual, Selasa (5/5/2020).

Baca: Didi Kempot Dikuburkan di Kampung Istri, Bersanding dengan Makam Anak Pertama

Politikus PKS itu menambahkan untuk menjawab kebutuhan industri, diperlukan kesesuaian data antara jenis-jenis industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan banyaknya lulusan vokasi, baik SMK maupun perguruan tinggi.

"Kalau tidak jelas datanya, maka terjadi ketimpangan seperti saat ini, lulusan satu jenis vokasi melimpah, sementara lainnya bisa jadi kosong, akhirnya impor dari China," ujarnya.

Fikri merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis tahun lalu, di mana lulusan SMK lebih banyak mengganggur dari pada lulusan SMA.

Baca: Mengenang Didi Kempot: Furry Setya Kaget Namanya Dipanggil Sang Idola, Padahal Pertama Kali Bertemu

Menurut data itu, dari 7 juta pengangguran di Indonesia, lulusan SMK mendominasi sebanyak 11,24 persen, sisanya lulusan SMA sebesar 7,95 persen.

Menurut Fikri, lulusan SMA memang wajar lebih rendah menganggur.

"Karena sebagian yang mampu meneruskan pendidikan ke jenjang lanjutan," kata Fikri.

Namun, ia merasa aneh jika lulusan SMK yang disiapkan agar siap kerja malah banyak menganggur.

Baca: Gugus Tugas Sebut Rapid Test Antibodi Miliki Kelemahan dalam Mendeteksi Covid-19

"Artinya industri tidak menyerapnya, bisa karena jumlahnya berlebih, atau kualitasnya kurang, kita perlu data yang spesifik soal kompetensi dan kebutuhan industrinya," ujarnya.

Fikri juga menyinggung soal rendahnya kualitas lulusan SMK di lapangan, terutama soal etos kerja, tingkat kepatuhan kerja, dan kemandirian.

"Ini pekerjaan rumah bagi pendidikan SMK, lebih khusus soal pendidikan karakter, memasuki dunia kerja kan harus dipersiapkan soal sikap professional," ucap Fikri.

Baca: Berduka karena Didi Kempot Meninggal Dunia, Boy William Akui Menyesal Belum Sempat Berkolaborasi

Karena itu, dia menekankan tentang perlunya setiap unit pendidikan vokasi melakukan kerjasama dengan dunia industri.

"Hal itu adalah mutlak, untuk mewujudkan komunikasi, link and match dengan komunitas industri nasional. Sehingga lulusan vokasi bisa terserap maksimal," jelas Fikri.

Peran pemerintah, lanjut Fikri dalam hal ini adalah menyediakan data yang terpadu antara jenis-jenis kebutuhan industri dengan potensi lulusan vokasi agar dapat menjadi panduan dalam menelurkan kebijakan lanjutan.

"Karena itu, dibutuhkan koordinasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dengan KADIN dan APINDO, demikian pula dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/kota berkoordinasi dengan Apindo dan Kadin di daerah," pungkasnya.